JK: Ijtima Ulama Jangan Dasarnya Politis

Oleh Liputan6.com pada 01 Mei 2019, 08:03 WIB
Diperbarui 01 Mei 2019, 08:03 WIB
20170419-Wapres JK Nyoblos Pilkada Jakarta di TPS 03-Herman
Perbesar
Wapres Jusuf Kalla (JK) mendatangi TPS 03 Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu (19/4). Ditemani istri, Mufidah Kalla dan sang cucu, JK memberikan suaranya pada Pilkada DKI putaran kedua di TPS bernuansa Betawi tersebut. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap Ijtima Ulama III berpedoman pada ajaran Islam dan menyampingkan kepentingan politik. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa JK ini di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 30 April 2019.

"Saya harapkan Ijtima itu betul-betul berdasarkan pedoman atau aturan dan hadisnya. Jadi, ada dasar hukumnya yang benar, jangan dasarnya politis. Akan tetapi, betul-betul dasarnya aturan, hadis," kata JK seperti dilansir dari Antara.

JK mengatakan bahwa tema pembahasan dalam Ijtima Ulama biasanya tergantung pada kelompok mana ulama yang diundang. Sehingga, belum diketahui pasti apa yang menjadi pokok pembahasannya dalam pertemuan tersebut.

"Ijtima itu juga kadang-kadang tergantung pada siapa yang hadir. Kalau yang hadir ada kelompok tertentu, tentu isinya lain dengan kalau ulama NU atau Muhammadiyah. Jadi, tergantung pada masing-masing kepercayaan," ucap JK.

Rencananya, Ijtima Ulama III akan digelar pada hari Rabu 1 Mei 2019 di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat.

 

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini

2 dari 3 halaman

Bahas Evaluasi Pemilu

Polisi Periksa Ketua Umum PA 212 di Solo
Perbesar
Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polresta Solo, Kamis (7/2).(Liputan6com/Fajar Abrori)

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif menyebut, pihaknya akan menggelar Ijtima Ulama III untuk menyikapi hal-hal terkait pasca-pemungutan suara, 17 April 2019. Dalam forum itu, para ulama dari berbagai daerah akan memberi masukan usai Pemilu Serentak 2019.

"Pemilu, pilpres, sekarang itu kita minta masukan dari para ulama-ulama, termasuk dari beberapa daerah. Laporan dari santrinya bagaimana, dari jemaahnya bagaimana, kemudian langkahnya apa," kata Slamet di markas Kertanegara VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 25 April 2019.

"Dan disepakati langkahnya harus ada pertemuan besar, semacam ijtimak ulama, mungkin yang ketiga, untuk menggelar itu semua," sambungnya.

Pertemuan ulama tersebut guna mengevaluasi langkah yang mesti diambil dalam melihat pemilu 2019 pasca pencoblosan. Sehingga, kata Slamet, pihaknya mempunyai rujukan secara hukum maupun secara syariat.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓