Sinyal Ajakan 'Baikan Dong' dari PAN kepada Jokowi

Oleh Lizsa Egeham pada 26 Apr 2019, 00:02 WIB
Diperbarui 14 Mei 2019, 09:01 WIB
Rhoma Irama Meriahkan Kampanye Akbar PAN

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mulai mempertimbangkan mengubah arah dukungan politik usai Pemilu Serentak 2019.

Sinyal perubahan dukungan politik mulai diperlihatkan, ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hassan yang juga Ketua MPR menghadap Presiden Jokowi di Istana Negara.

Pertemuan singkat itu terjadi usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Rabu 24 April 2019. Zulkifli tak sendiri dalam pertemuan itu ia ditemani Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Dalam pertemuan itu, Jokowi tampak menyampaikan sesuatu kepada Zulkifli. Sesekali wajah calon presiden petahana itu tersenyum.

Usai berbincang dengan Jokowi dan sejumlah elite politik, Zulkifli mengaku membahas beberapa hal, salah satunya persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Zulhas mengeluhkan durasi Pemilu yang begitu lama hingga delapan bulan.

"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan, habis energi," ujar Zulhas.

Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu mengatakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 tentang Pemilu.

Menurutnya, alangkah lebih baik jika pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berlangsung sekitar 1,5 bulan saja.

"Nanti harus mengubah undang-undangnya agar pemilu itu ya sebulan setengah. Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan," tutur dia.

2 of 3

Ubah Dukungan Politik?

Jalin Silaturahmi, Jokowi dan Zulkifli Hasan Buka Puasa Bersama
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan tertawa saat buka puasa bersama di Rumah Dinas MPR Widya Chandra, Jakarta, Jumat (8/6). Buka bersama untuk menjalin silaturahmi antara pejabat negara. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menanggapi pertemuan Zulhas dan Jokowi, Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengaku, akan mempertimbangkan dukungan politik usai Pemilu Serentak 2019.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya. Kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya bagaimana," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 25 April 2019.

Bara belum bisa memastikan, apakah PAN akan bergabung dalam koalisi Jokowi. Namun, kemungkinan itu bisa saja terjadi, melihat rekam jejak PAN pada Pemilu 2014 lalu.

Ketika itu, PAN mendukung paslon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tetapi, setelah itu pemilu selesai, PAN berbalik arah mendukung dan masuk dalam pemerintahan Jokowi.

"Yang penting mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan. Ke depannya bagaimana, apakah akan ada repositioning, nanti kita lihat," ungkap dia.

Selain itu, pertemuan Zulkifli dan Jokowi juga dinilai Bara memiliki nuansa positif. Serta membawa suasana yang baik pasca-pemilu.

"Saya pikir kuncinya disitu. Dengan begitu kita lagi-lagi membutuhkan sikap kenegarawanan, kemampuan dari semua pihak disini, bukan hanya kedua capres tapi juga para pendukungnya untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segala-segalanya," ucap dia.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto memprediksi, akan ada tambahan dukungan parpol di koalisi Jokowi. 

"Karena ini terkait dengan koalisi pemerintahan, tentu saja Bapak Presiden Jokowi yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketum parpol," ujar Hasto di Rumah Aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Hasto menambahkan, saat ini TKN belum bicara soal perubahan konfigurasi koalisi. Sebab, saat ini masih mengawal penghitungan suara resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita juga akan melihat skala prioritas. Saat ini bagi Pak Jokowi, bagi tim kampanye adalah mengamankan seluruh proses rekapitulasi," ucap Sekjen PDI Perjuangan itu.

Hasto menyebut, kemungkinan pembicaraan konfigurasi koalisi terjadi usai penetapan presiden dan wakil presiden secara resmi.

"Tapi apakah nanti ada proses rekonsiliasi konfigurasi, sepenuhnya nanti stelah penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan," tutupnya.

Sekretaris Jenderal Partai DPP Nasdem, Johnny G Plate menilai, wajar jika pertemuan Zulhas dan Jokowi diartikan sebagai lobi-lobi politik.

"Bahwa ini momentum politik yang bisa dikesankan sebagai ada lobi juga hal yang biasa," kata Johnny saat dihubungi, Kamis 25 April 2019.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini menangkap sinyal positif terkait pertemuan tersebut. Menurut Johnny, hal itu menjadi cerminan silahturahmi antar dua kubu politik yang berseberangan yang erat kembali ditengah memanasnya situasi politik.

"Kalau ketemu di sana komunikasi yang harmonis, ada kedekatan personal menjalin silaturahim adalah hal yang baik dan itu harus dijaga," ujar Johnny.

3 of 3

Respons Timses Prabowo-Sandiaga

Sandiaga Uno Dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019
Presiden PKS, Sohibul Iman memberikan keterangan pers saat deklarasi capres cawapres Prabowo - Sandiaga di Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8). Koalisi Gerindra, PAN dan PKS membawa Prabowo-Sandiaga ke Pilpres 2019. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, enggan berkomentar soal wacana PAN yang akan merubah arah dukungan politiknya usai Pemilu Serentak 2019. Sohibul mengaku belum mendengar wacana itu.

"Saya tidak tahu, belum dengar. Jadi tidak bisa kasih komentar," ucap Sohibul kepada Liputan6.com, Kamis (25/4/2019).

Sohibul mengaku, ia tak ingin menebak-nebak ke arah dukungan politik yang akan diambil PAN. Termasuk apakah tetap bersama Koalisi Adil dan Makmur atau tidak.

"Enggak mau nebak-nebak, tanyakan saja kepada PAN," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓