Gerindra Sayangkan Pemerintah Tak Respons Usul KPU Soal Asuransi Petugas Pemilu

Oleh Ratu Annisaa SuryasumiratDelvira Hutabarat pada 25 Apr 2019, 15:33 WIB
Diperbarui 25 Apr 2019, 15:33 WIB
Tim Pemenangan Prabowo-Sandi laporkan jumlah DPT bermasalah ke KPU
Perbesar
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandi usai melakukan pertemuan tertutup dengan komisioner KPU, Jakarta, Rabu (17/10). (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah sekretaris jenderal (sekjen) partai koalisi Badan Pemenangan Nasioanl (BPN) Paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya ikut berbela sungkawa atas wafatnya 144 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 saat bertugas. 

"Kami menyampaikan duka cita bela sungkawa, simpati yang teramat besar dari kami para sekretaris jenderal partai partai politik yang tergabung dalam koalisi adil dan makmur," tukas Muzani di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (24/42019).

Dari penjelasan KPU kepada para sekjen, Muzani menyanyangkan keputusan pemerintah yang menolak pemberian asuransi untuk semua pekerja pemilu. 

"KPU telah upaya untuk mengajukan asuransi bagi setiap penyelenggara KPU, tetapi pengajuan tersebut tidak mendapatkan respons baik. Hal itu tentu saja kami sayangkan pemerintah tidak merespons pengajuan asuransi, yang diajukan oleh pimpinan KPU untuk mendapatkan perlindungan risiko akibat dari beban tugas," ujarnya 

Selain itu, BPN menyebut seharusnya KPU bisa melakukan berbagai antisipasi agar musibah bagi petugas lapangan tidak terjadi. 

"Harusnya sudah diantisipasi oleh KPU, dengan cara pertama merekrut petugas-petugas penyelenggara diberbagai tingkatan yang sehat baik jasmani maupun rohani, yang tidak dalam politik partisial sehingga dia bisa menjalankan tugas negara tanpa berbagai macam kepentingan," ucap Muzani.

Saat ini, BPN berharap negara segera memberi santunan kepada keluarga korban.

"Dengan memberikan santunan baik kepada mereka meninggal dunia ataupun kepada mereka yang masih dirumah sakit agar beban pembiayaan mendapatkan santunan dari negara," tutur Muzani.

Muzani menganggap, Pemilu 2019 adalah yang paling berat bebannya bagi para penyelenggara karena jumlah korbannya sangat banyak. Meski pemilu serentak ditujukan untuk membuat sistem demokrasi lebih sederhana, kenyatanya tidak demikian.

"Ternyata apa yang dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi jauh dari kenyataan, demokrasi kita ternyata jauh lebih mahal, demokrasi kita ternyata jauh dari simple, bahkan beban sosial masyarakat jauh dari apa yang diharapkan oleh MK," ia mengakhiri.

 

 

2 dari 3 halaman

Pemerintah Akan Beri Santunan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)i Tjahjo Kumolo
Perbesar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut bahwa pemerintah tentunya akan memberi santunan bagi petugas KPPS yang gugur dan jatuh sakit. Menurutnya, saat ini perintah presiden kepada menteri keuangan untuk memberikan santunan sedang dibahas dan telah disetujui.

Tjhajo juga meminta semua pihak agar tidak melihat jumlah santunan yang diberikan. 

"Ini penghargaan, kita menghargai teman-teman KPPS termasuk anggota Polri, TNI yang gugur menjalankan tugas dengan tulus ikhlas untuk mensukseskan pemilu ini," tuturnya.

Menurutnya, banyaknya petugas KPPS Pemilu 2019 yang meninggal atau jatuh sakit dikarenakan beban kerja yang bertambah dan durasi pelaksanaan pemilu yang lama. Sehingga, mereka tidak siap secara fisik dan mental. 

"Pada Pemilu ini secara fisik dan mental petugas KPPS kita di bawah tidak siap. Yang biasanya 8 jam 10 jam kerja sekarang menjadi 24 jam kerja. Atas nama pemerintah menyampaikan duka cita," ujar Tjahjo.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓