Budaya Kerja Mission Oriented 'Melarang' Karyawan PUPR untuk Pulang

Oleh stella maris pada 22 Apr 2019, 23:53 WIB
Kemen PUPR

Liputan6.com, Jakarta Generasi muda yang bergabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), bukan sekadar menjalankan pekerjaanya di kementerian saja. Lebih dari itu, para PNS Formasi Tahun 2017 dan CPNS 2018 harus memegang teguh budaya kerja (corporate culture).

Budaya kerja yang dimaksud adalah  PUPR mission oriented, team work dan profesional. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

"Saudara sekalian saat ini sudah menjadi orang PU, bukan hanya sekadar bekerja di PU. Pertama, dalam bekerja harus mission oriented, bukan project oriented, jangan pulang kalau misi belum selesai," kata Basuki pada acara Pelepasan PNS Kementerian PUPR Formasi 2017, Penyambutan CPNS Formasi 2018, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian PUPR dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Basuki bercerita, saat itu Kemen PUPR mengirim CPNS 2017 untuk membantu rehabilitasi paska gempa di NTB. "Pertama, saya berpesan enam bulan di sana, sebelum misi selesai maka tidak boleh pulang. Meskipun pada saat berangkat hanya dua hari persiapannya. Jadi semua harus siap."

Kedua, team work di mana tidak ada pekerjaan di PUPR yang dikerjakan dapat sendiri. Ketiga adalah profesional, yaitu mengetahui secara baik apa yang menjadi tugasnya dan bertanggungjawab terhadap apa yang dikerjakan, serta tahu persis apa yang harus dikerjakan.

"Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan sok tahu, itu yang disebut kejujuran profesional," kata Basuki. 

Ditambahkan Basuki bahwa Orang PU juga harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena memang kompeten, berani karena bersih, dan berjiwa seni sehingga memiliki daya improvisasi. "Tanpa berjiwa seni maka desain diatas kertas tidak akan bisa tidak bisa terwujud dilapangan," pesannya.

Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri para pimpinan tinggi Madya Kementerian PUPR dan BNPT serta 2006 generasi muda PUPR yang terdiri dari 979 PNS Formasi 2017 dan 1027 CPNS Tahun 2018.

Para PNS Formasi Tahun 2017, sebelumnya telah menyelesaikan masa orientasi dengan melaksanakan tugas kemanusiaan mendukung Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maupun yang menyelesaikan pembinaan di lingkungan internal Kementerian PUPR.

Sementara PNS formasi 2018 yang hadir sebanyak 993 CPNS yang dinyatakan diterima di Kementerian PUPR dari jalur pelamar umum, dan 34 CPNS dari lulusan STAN, Kementerian Keuangan. Selanjutnya para CPNS tersebut akan mengikuti rangkaian Program Pembinaan Awal CPNS PUPR selama satu tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti dalam laporannya mengatakan, seluruh PNS Formasi Tahun 2017 yang sudah mengikuti pembinaan selama satu tahun , akan ditempatkan di lingkungan kerja baru pada masing-masing unit organisasi.

"Untuk PNS yang direkrut tahun 2017, sudah melewati tahapan pelatihan dasar dan pembinaan. Sebanyak 496 orang telah mengikuti pengalaman di lapangan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa di Lombok. Bagi yang tidak berangkat ke Lombok, ditugaskan untuk membuat karya tulis yang saat ini sudah dikumpulkan menjadi sebuah buku dan akan dibahas hari ini," ujar Anita.

 

Kepala BNPT
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.

Kesepakataan Bersama Kemen PUPR dan BNPT

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR dengan BNPT dilakukan oleh Basuki dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. Penandatanganan kesepakatan bersama ini merupakan dukungan Kementerian PUPR bagi pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Dalam sambutannya, Komjen Suhardi mengatakan pengenalan bahaya teroris sangat penting untuk generasi muda, terutama di Kementerian PUPR yang tugasnya membangun infrastruktur.

"Penandatanganan kesepakatan bersama untuk memenuhi aspek formal saja karena selama ini kami sudah banyak dibantu oleh Kementerian PUPR dalam rangka mengidentifikasi dan memberikan penanganan di hulu. Terutama terkait pembangunan infrastrukturnya. Pencegahan terorisme tidak hanya dilakukan secara hard power tetapi juga soft power," ujar Suhardi.

Sementara itu, Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Otok Kuswandaru menyampaikan apresiasinya atas pembinaan CPNS dan PNS oleh Kementerian PUPR yang dapat menjadi contoh bagi Kementerian/Lembaga lainnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada para relawan dalam membantu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTB.

Mereka adalah perwakilan dari Satgas Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Provinsi NTB, Satgas Rehab Rekon Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Ditjen Cipta Karya.

Juga Satgas Rehab Rekon Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR, Tim Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak), dan relawan PNS Formasi 2017.

Disamping itu juga diberikan penghargaan kepada lima karya tulis terbaik dari 100 karya tulis hasil karya tulus PNS Formasi 2017.

 

 

(*)