Bahas Tambahan Kuota Haji, DPR Gelar Raker di Masa Reses

Oleh Nurmayanti pada 21 Apr 2019, 17:16 WIB
Ketua Komisi VIII Ali Taher, usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-I Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Minggu (21/4/2019). Dok Kemenag

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah bersama DPR memastikan akan segera membahas perihal adanya penambahan kuota haji sebesar 10 ribu jemaah pada tahun ini. Pembahasan akan tetap dilakukan meskipun DPR kini sedang dalam masa reses.

Rencananya, Komisi VIII DPR akan menggelar rapat kerja bersama pemerintah terkait penambahan kuota haji bagi Indonesia pada Selasa (23/4/2019) lusa.

"Meskipun kami sedang dalam masa reses, tapi karena hal ini menyangkut kebutuhan umat dan mendesak, maka tetap akan kita laksanakan Raker," ujar Ketua Komisi VIII Ali Taher, seperti mengutip laman Kemenag.go.id, Minggu (21/4/2019).

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional ke-I Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

Ali mengaku akan mencari alternatif terbaik agar penerapan tambahan kuota haji dapat terselenggara dengan baik.

"Dicarikan alternatif-alternatif yang paling mungkin, yang paling bisa. Apakah 10 ribu itu bisa tahun ini berangkat, ataukah tahun yang akan datang," jelas dia.

Menurut Ali, DPR berharap penerapan tambahan kuota dapat terlaksana tahun ini guna memangkas masa tunggu calon jemaah haji.

Namun, Ali menambahkan perlu dilihat kesiapan dari semua lini agar penerapan kuota tersebut tidak terkesan dipaksakan dan dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan.

"Kita akan mendengarkan stakeholder semuanya supaya penambahan kuota ini dapat diterapkan merata, adil, wajar. Jangan sampai dipaksakan," ujar Ali.

2 of 2

Menag Lukman: Kita All Out Realisasikan Tambahan 10 Ribu Kouta Haji

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018, Menag Raker Dengan Komisi VIII DPR
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tertawa saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR terkait evaluasi laporan penyelenggaran haji 2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan. Jakarta, Senin (26/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) tentang penambahan 10.000 kuota haji yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Dalam ratas, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan komitmennya akan all out merealisasikan penambahan 10 ribu kuota haji tersebut.

“Saya sampaikan bahwa pada dasarnya kami di Kemenag akan all out merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas dan segala sesuatu untuk tambahan 10.000 jamaah haji,” kata Menag Lukman usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Lukman juga menyampaikan perlunya menyediakan anggaran baru sebagai konsekuensi dari penambahan 10.000 kuota haji. Anggaran itu nantinya dialokasikan untuk kebutuhan jemaah maupun petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD).

“Karena dengan tambahan jemaah haji tentu kloter akan nambah dan petugas kloter juga akan bertambah,” jelasnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut, rencananya sebagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan penambahan 10.000 kuota haji akan diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagiannya lagi dari Kementerian Agama dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan, Lukman belum bisa menyebut. Menurut dia, pihaknya masih menghitung berapa estimasi anggaran yang perlu dialokasikan BPKH, Kementerian Agama, dan APBN.

 

 Tonton Video Ini:

Lanjutkan Membaca ↓