Eks Anggota Bawaslu: Ubah Hasil Pileg Bisa Terancam Pidana

Oleh Liputan6.com pada 10 Jul 2019, 21:17 WIB
pemilu-ilustrasi-131024c.jpg

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah menyatakan, sengketa hasil pemilihan umum (pemilu) di daerah pemilihan Jawa Timur XI yang dikeluarkan oleh Bawaslu dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan.

Dia mengatakan bahwa jika KPU tetap melakukan maka terancam pidana 1 hingga 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah.

Nasrulah juga mengatakan bahwa putusan Bawaslu Nomor: 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 hanya memerintahkan KPU untuk mengecek dan memperbaiki DA1.

Tetapi, dalam amar putusan itu, Bawaslu tidak pernah menyebutkan agar membatalkan keputusan KPU No 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil pemilu presiden, DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten kota.

"Khusus mengenai Jatim XI terkait Partai Nasdem. Tidak ada sama sekali amar putusan tadi (membatalkan). Sehingga KPU tidak dapat menjalankan proses pembatalan, karena tidak ada perintah itu," katanya Rabu (10/7/2019).

Nasrulah juga mengatakan bahwa untuk perkara Jatim XI Partai Nasdem tidak pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Maka semua pihak termasuk Nasdem sudah menilai dan sepakat dengan kebenaran dalam SK KPU No 987.

Jika hasil sudah ditetapkan, satu-satu lembaga yang mempunyai otoritas untuk koreksi atau pembatalan penetapan KPU hanya MK.

Jadi, kalau KPU tetap menjalankan putusan Bawalsu itu terbatas ruangnya. Hanya menjalankan proses pencocokan saja. Tetapi tidak bisa merubah keputusan yang sudah tetapkan meskipun institusi yang menetapkan.

Kalau KPU ingin memaksakan keputusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan baru berarti ada dua keputusan baru dan dua berita acara baru. "Ini jelas melanggar dan mengabaikan SK No 987. Menjalankan proses itu inkonstitusional," tegasnya.

2 of 2

Ingatkan KPU

Tak hanya ilegal, Nasrullah juga mengingatkan kepada KPU mengenai pidana pemilu pasal 505. Pasal itu, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 551: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

"Tolong teman-teman KPU ini bekerja secara konstitusional. Jangan paksakan dari batas kemampuan. Mengoreksi dan membatalkan keputusan yang dibuat melanggar karena yang punya otoritas tunggal hanyalah MK," tegasnya lagi.

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait

Live Streaming

Powered by