2 Langkah Polri Atasi Hoaks Terkait Hasil Quick Count Pilpres

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo memberikan keterangan terkait bom Sibolga, di Mabes Polri, Rabu (13/3). Saat ini, kepolisian juga tengah melakukan sterilisasi agar tidak terjadi ledakan susulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Polri melakukan dua langkah mencegah penyebaran hoaks terkait hasil pilpres, yakni tindakan preventif dan penegakan hukum. Tindakan preventif yakni berkoordinasi langsung dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminta akun tersebut diblokir.

Polisi juga tengah mengidentifikasi akun-akun penyebar konten hoaks dan provokatif.

"Apabila akun tersebut sudah berhasil diidentifikasi, penegakan hukum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadap akun-akun yang terus menyebarkan konten provokatif," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Sebelumnya, beredar pesan berantai yang tidak jelas sumbernya tentang pergerakan massa mirip peristiwa 98. Informasi tersebut beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan setelah sejumlah lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat atau quick count.

"Teman2 sebaiknya bsk jgn kmna2 dulu, ada kabar akan ada demo karena tdk terima atas kemenangan ini. Bnyk polisi yg sdh siaga malam ini. Mohon untuk teman2 sebaiknya di rmh dulu, TksInfo A1 dari bbrp teman di BIN, Densus dan Intel bbrp Kodam...di bbrp daerah Jabar, Jakarta dan terutama Solo...tercium plot akan ada pergerakan massa mirip 98...yg memprovokasi justru dari bbrp oknum grup 2 Kopassus yg loyal thd Prabowo...mohon waspada...Panglima dan Kapolri sdh tahu info Intelijen ini...makanya Kapolri sdh memberikan perintah tembak ditempat," bunyi pesan berantai tersebut.

Dedi memastikan isu tersebut adalah hoaks.

"(Isu pergerakan massa mirip 98) itu hoaks. Sel akun penyebar konten-konten hoaks, provokatif, dan agitatif sedang diprofiling dan diidentifikasi pelakunya," ujarnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kominfo mencatat sebaran informasi bohong atau hoaks naik signifikan menjelang hari H pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

2 dari 2 halaman

Patroli Cyber

Dedi mengatakan, Polri langsung melakukan patroli siber begitu menemukan masifnya penyebaran konten hoaks dan provokatif di media sosial. Sejak Rabu 17 April jam 21.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB pagi tadi, penyebaran konten hoaks dan provokatif meningkat pesat.

"Biasanya hanya 10-15 akun yang sebarkan konten-konten provokatif, sampai jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen setelah ada hasil quick count," tuturnya.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menjelaskan, akun-akun tersebut menyebarkan konten berupa narasi, foto, video, suara yang bersifat provokatif. Seperti ajakan berbuat onar, melakukan aksi, hingga kerusuhan.

"Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari hasil hitung cepat," kata Dedi.

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024