HEADLINE: Rayakan Pemilu Serentak 2019 dengan Aman dan Damai

Salah satu tantangan penyelenggara Pemilu 2019 adalah menekan angka golongan putih (golput) yang selalu menunjukkan tren meningkat setiap pemilu digelar. Demikian pula dengan surat suara tidak sah yang angkanya cukup tinggi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2019.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput pada Pemilu 2004 sebesar 23,3 persen dengan. Pada Pemilu 2009, angka golput naik menjadi 27,45 persen dengan 17 juta surat suara tidak sah. Sedangkan pada Pemilu 2014, angka golput naik lagi jadi 30,42 persen dengan 14 juta surat suara tidak sah.

Namun, tak sedikit yang menilai hasil pencoblosan hari ini dengan optimistis. Pemilu 2019 diprediksi tidak akan menghasilkan angka golput yang tinggi. Sejumlah alasan pun dikemukakan.

"Tren golput absolut belum tahu, (tapi) kemungkinan menurun karena pilpres kali ini para pemilihnya semangat," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (16/4/2019).

Selain itu, lanjut dia, angka golput akan menurun karena profesionalisme penyelenggara Pemilu 2019 yang dinilainya sudah dengan baik mengurusi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Dibandingkan pemilu lalu, jumlah DPT periode kali ini lebih baik. Dari kedua faktor tersebut, saya optimis angka golput pada pemilu kali ini akan rendah," ujar Qodari.

Hal senada disampaikan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani (Lima), yang menuturkan bahwa angka golput pada Pemilu 2019 diprediksi akan di bawah 10 persen.

"Ya sekitar 7 persen," kata Ray saat dihubungi Liputan6.com, Selasa siang.

Dia justru mengkhawatirkan jika KPU selaku penyelenggara pemilu akan kewalahan menangani para pemilih yang membludak karena terlalu bersemangat.

Hal itu ditampik Ketua KPU RI Arief Budiman. Dia justru mengajak para pemilih untuk menggunakan haknya pada Pemilu 2019.

"Kepada pemilih, gunakan hak pilih Anda pada masa waktu yang sudah diberikan. Jangan golput," tegas Arief kepada Liputan6.com.

Dia menambahkan, penting memberi suara pada lima lembaga (Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) yang para pemimpinnya akan memimpin bangsa lima tahun ke depan.

"Pilih yang terbaik, karena yang memilih orang baik," pungkas Arief.

Sementara itu, Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong mengatakan, pihaknya sudah kerap menyuarakan agar pemilih tidak golput, termasuk imbauan yang disampaikan capres Joko Widodo atau Jokowi di berbagai kesempatan.

"Pak Jokowi, baik dia sebagai capres maupun dalam berbagai pidato sebagai kepala negara kan selalu mengajak orang untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April, tidak golput. Alasannya, pemilu itu menentukan nasib bangsa. Pemilu itu biayanya mahal, jadi mari kita gunakan hak pilih supaya tidak mubazir," ujar Usman kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, adanya rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pemilih menggunakan haknya dalam Pemilu 2019, turut memperkuat imbauan untuk tidak golput.

"Bahkan, ada yang mengatakan golput itu haram, misalnya. Itu kita sampaikan juga melalui media, jumpa pers, dan media sosial, supaya orang datang berpartisipasi dalam Pemilu 2019," tegas Usman.

Pemerintah sendiri tidak melarang siapa pun menjadi golput. Tapi, kasusnya berbeda jika ada pihak yang dengan sengaja mengajak orang lain untuk golput. Tidak main-main, mereka yang mendorong orang lain menjadi golput akan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.

Setidaknya ada dua pasal dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang mengajak orang golput, yakni:

- Pasal 292

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

- Pasal 301 ayat (3)

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya imbauan untuk mereka yang berniat tidak mencoblos hari ini. Menurut dia, mereka yang berhak memilih hari ini akan merugi jika tidak memanfaatkan kesempatan menentukan arah masa depan bangsa. Apalagi itu hanya memakan waktu dalam hitungan menit.

"Ini adalah hak kita, ini adalah kesempatan dalam bernegara, kesempatan untuk menentukan arah bangsa. Karena itu, jangan biarkan kesempatan menentukan itu terbuang percuma, karena kita punya hak untuk menentukan. Datang ke TPS, kemudian tunaikan hak suaranya, sampai situ pulang," ujar Anies kepada Liputan6.com.

Pemilu 2019 diklaim sebagai pemilu terbesar, kompleks, rumit, dan kompetitif dalam perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia. Alasannya, pemilu hari ini berbeda dengan sistem penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang dibuat terpisah dengan jumlah parpol yang lebih sedikit.

Demikian juga jumlah pemilih yang lebih besar serta ambang batas parlemen yang makin tinggi. Dibandingkan sebelumnya yang hanya 3,5 persen, kini ambang batas parlemen menjadi 4 persen. Makin tingginya ambang batas pun dipastikan bakal membuat persaingan antarparpol lebih kompetitif.

"Pemilu 2019 disebut juga sebagai the most complex (election) in the world, sebagai pemilu eksperimental, mulai dari regulasi, sistem, kelembagaan, dan perilaku," ujar Direktur Perludem Titi Anggraini dalam sebuah seminar di Jakarta, Sabtu 16 Februari 2019.

Klaim itu sejalan dengan hasil riset lembaga kajian dari Australia, Lowy Institute, yang menyebut Pemilu 2019 di Indonesia termasuk yang paling rumit dan paling menakjubkan di dunia, karena skalanya yang besar dan dilaksanakan dalam satu hari saja.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada 10 April lalu itu, lembaga ini mengatakan jumlah pemilih sebanyak 193 juta orang pada Pemilu 2019 merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam hal memilih presiden secara langsung. Jumlah ini bertambah 2,4 juta orang dibandingkan Pemilu 2014.

Pemungutan suara sendiri akan dilaksanakan di 809.500 tempat pemungutan suara (TPS), di mana setiap TPS akan melayani sekitar 200 hingga 300 orang pada saat hari pencoblosan. Pada Pemilu 2014, jumlah TPS hanya sekitar 500.000 dan setiap TPS melayani sekitar 400 pemilih.

Sedangkan jumlah total calon anggota legislatif yang bersaing sebanyak 245.000 orang yang memperebutkan sekitar 20.500 kursi yang ada di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Mereka akan dipilih dari 16 parpol peserta pemilu tingkat nasional.

Pada hari yang sama, Pemilu 2019 menjalankan lima pemilihan bersamaan yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Maka, para pemilih akan mendapat lima surat suara berbeda dengan warna yang berbeda pula.

Sebanyak 40 persen pemilih berusia antara 17 hingga 35 tahun yang jumlahnya sekitar 80 juta pemilih akan menjadi rebutan para kontestan pileg.

Lebih menarik lagi, Pemilu 2019 bisa dibandingkan dengan pemilu di India yang juga digelar pada April ini. Dalam hal jumlah pemilih dan kompleksitas, misalnya, pemilu di India termasuk yang juga paling menakjubkan di dunia.

Menurut Lowy Institute, birokrasi di India dan Indonesia sama dikenal lemah dalam berkoordinasi, tetapi dalam hal pemilihan umum, lembaga penyelenggara pemilu di kedua negara dikenal efisien dan andal menyelenggarakan pesta demokrasi yang rumit ini.

Pemilu di India sebetulnya lebih besar dalam skala, karena jumlah pemilih di sana mencapai 930 juta orang. Namun, pemilu mereka dilaksanakan selama enam pekan dari 11 April hingga 19 Mei 2019, dan dilaksanakan bergiliran di berbagai negara bagian.

Total partai politik lokal dan nasional yang ikut serta dalam pemilu di India mencapai 450 partai, sedangkan di Indonesia hanya 16 partai dan seluruhnya adalah partai politik yang bersifat nasional.

Pemilu di India menghabiskan biaya sekitar US$ 6,5 miliar atau Rp 92 triliun, sementara pemilu di Indonesia sebesar Rp 24,8 triliun.

Pemilu di Indonesia hari ini akan dilaksanakan oleh para petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk petugas lokal, dengan jumlah total enam juta orang. Bandingkan dengan India yang mengerahkan 10 juta orang untuk melaksanakan pemilu mereka.

Satu hal yang juga dipandang unik oleh Lowy Institute adalah penggunaan paku secara manual untuk mencoblos atau membuat lubang pada kertas suara di pemilu Indonesia. Di berbagai negara, pemilu umumnya dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik atau e-voting, atau setidaknya dengan alat tulis seperti pulpen.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, pemerintah sebenarnya sudah berusaha memakai pulpen, tapi hasilnya diklaim KPU kacau. Konon karena metode mencontreng dengan pulpen masih sulit dipahami warga menengah ke bawah, sehingga jumlah suara banyak yang tidak sah. Akhirnya kita kembali lagi menggunakan paku agar pemilihan berjalan lancar pada Pemilu 2014.

Tak hanya itu, proses penghitungan suara Pemilu 2019 juga dilakukan secara manual. Penghitungan manual secara berjenjang itu juga membuat hasil penghitungan atau rekapitulasi berlangsung lama dan panjang.

Bayangkan, pemungutan suara akan dimulai pukul 07.00 pagi dan sudah harus selesai pada pukul 13.00 siang waktu setempat. Sesudah itu akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari TPS, mengikuti jalur administrasi pemerintahan, hingga mencapai ke KPU RI. Rekapitulasi ini akan memakan waktu waktu dari 18 April hingga 22 Mei 2019.

Semoga saja semua kerumitan tersebut tidak membuat Pemilu 2019 kehilangan momentum menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat berkualitas yang akan mengelola negara ini selama lima tahun ke depan.