Pemprov DKI Butuh Rp 214 Triliun untuk Bangun 223 Kilometer Jalur MRT

Oleh Ika Defianti pada 10 Apr 2019, 15:18 WIB
Diperbarui 10 Apr 2019, 15:18 WIB
Gerbong Kereta MRT Tiba di Lebak Bulus
Perbesar
Bagian kepala kereta Mass Rapid Transit (MRT) melintas di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (12/4). 12 gerbong kereta MRT yang dikirim dari Jepang akhirnya mendarat seluruhnya di atas rel kereta depo Lebak Bulus. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membutuhkan anggaran Rp 214 triliun untuk pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) sepanjang 223 kilometer.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran tersebut mencakup pembangunan secara keseluruhan, mulai dari infrastuktur hingga kereta MRT.

"Tentunya itu pembangunan yang lengkap. Jadi sudah intinya sampai MRT siap dipakai, itu namanya kebutuhan pembangunan," kata Bambang di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Selain itu, dia menyebut dalam pelaksanaannya nanti Pemprov DKI Jakarta juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Seperti halnya dalam pengembangan kawasan transit terpadu atau transit oriented development (TOD) di sekitar kawasan stasiun MRT.

"Itu yang bisa dikerjasamakan dengan swasta. Sedangkan MRT nya sendiri utama operasinya itu bisa diselenggarakan dengan KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha)," ucap dia.

Proyek ini merupakan salah satu pembangunan infrastruktur transportasi yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

MRT Jakarta akan menuntaskan pembangunan jalur timur (Ujung Menteng, Jakarta Timur)-barat (Kalideres, Jakarta Barat) dengan panjang lintasan 31 kilometer.

Rencananya dibangun pula jalur kereta layang atau loopline yang terbagi menjadi dua, yaitu dalam kota dan luar kota.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan proposal sebesar Rp 571 Triliun ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Untuk Warga Kota Penyangga

MRT Jakarta Mulai Berbayar
Perbesar
Sebuah kereta MRT melintas pada hari pertama fase operasi secara komersial (berbayar) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/4). PT MRT Jakarta mulai memberlakukan fase operasi secara komersial (berbayar) dengan potongan harga 50 persen selama April 2019. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengajuan proposal itu guna membangun infrastruktur melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dia menyebut pembangunan itu tidak hanya untuk wilayah Ibu Kota, namun beberapa kota penyangga.

"Tidak terbatas hanya DKI, sekarang Transjakarta membawa penumpang dari Bekasi dari Depok dari Tangerang bisa. Dan itu juga yang nanti akan terjadi lewat pembangunan infrastruktur transportasi," kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan nantinya transportasi Jabodetabek, seperti halnya PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT KCI hingga PT Transjakarta akan dikelola oleh holding badan usaha bila dana proposal telah dicairkan. Sehingga sejumlah moda transportasi itu dapat saling terintegrasi.

Apalagi kata dia, MRT akan ditambah dari 16 kilometer menjadi 223 kilometer, lalu Transjakarta dari 431 kilometer menjadi 2.149 kilometer, LRT lebih dari 120 kilometer hingga perlintasan kereta.

 

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya