Ketua DPRD DKI Sayangkan Imbauan KPK agar Warga Tak Pilih Caleg Petahana

Delvira/Liputan6.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi. (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan pernyataan salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta masyarakat tidak memilih calon legislatif (caleg) petahana.

"Biar warga yang menilai sendiri untuk memilih tanpa pengaruh siapa pun. Benar harus dikatakan benar, jangan dibolak-balik," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Bursa Pilgub DKI Jakarta, Tokoh Betawi hingga Ketua DPRD Prasetio Edi Dinilai Layak Maju

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyarankan warga DKI Jakarta untuk tidak memilih anggota DPRD DKI Jakarta yang kembali mencalonkan diri sebagai legislator alias petahana.

Menurut Syarif, dari seluruh legislator Ibu Kota yang berjumlah 106 orang, tak satu pun melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di periode 2018.

"DKI Jakarta tidak satu pun lapor LHKPN. Tolong ditulis itu di media, jangan dipilih lagi," ujar Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Syarif menyarankan hal tersebut agar masyarakat DKI mendapatkan sosok perwakilan yang lebih baik.

"Oleh karena itu kita mengimbau dan saya pikir masyarakat Jakarta berhak untuk mendapatkan wakil yang lebih baik," kata Syarif.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

KPK menetapkan Bowo Sidik sebagai tersangka dugaan suap yang dilakukan PT Humpuss. KPK mengungkap, uang suap akan digunakan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pileg 2019.

2 dari 2 halaman

Harapkan Bisa Beri Contoh

Datangi KPK, Pejabat Tinggi Afghanistan Bahas Pencegahan Korupsi — Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif bersama para petinggi anti korupsi dari Negara Afghanistan memberikan keterangan kepada awak media usai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta (11/3). (merdeka.com/dwi narwoko)

Syarif mengatakan, seharusnya anggota DPRD DKI Jakarta bisa memberikan contoh yang lebih baik bagi para legislator daerah. Syarif pun menyesalkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPNlegislator DKI yang nol persen.

"Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia tak satu pun melaporkan LHKPN. Ini Provinsi DPRD Jakarta, pusat, masa sama dengan yang lain-lain, harusnya kan Jakarta itu jauh lebih baik," kata Syarif.

Oleh karena itu, Syarif mengimbau partai politik memberi sanksi tegas kepada kadernya yang malas melaporkan harta kekayaan. Menurut Syarif, sikap tegas partai penting untuk melahirkan anggota dewan yang bersih dari praktik korupsi.

"Kita sudah bicarakan dan sampaikan dalam bentuk lisan. Kita meminta kerelaannya untuk kesiapannya melaporkan LHKPN," kata dia.