RI Diharapkan Kembali Ikut Sukseskan Makkah Route di Tahun Ini

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi, di Kantor Kementerian Agama, di Jakarta, Senin (8/4/2019). Dok Kemenag/Rusydi

Liputan6.com, Jakarta Indonesia diharapkan kembali turut berperan untuk menyukseskan program Makkah Route 2019, seperti tahun lalu. Makkah Route merupakan program yang diluncurkan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam rangka memberikan kemudahan kepada calon jemaah haji.

Hal ini disampaikan Pemerintah Arab Saudi melalui Wakil Dirjen Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Khaled Al Aloteibi, saat bertemu Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor Kementerian Agama, di Jakarta, Senin petang (8/4/2019).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menyukseskan program Makkah Route pada tahun lalu. Kami berharap sukses yang sama terulang di tahun 2019," terang Khaled Al Aloteibi, seperti mengutip Kemenag.go.id.

Dalam pertemuan tersebut turut menyertai Khaled, Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi Hussein Al Sharif beserta jajarannya.

Tampak hadir mendampingi Menag Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali dan jajarannya, perwakilan Ditjen Imigrasi, Kemenlu dan perwakilan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Program Makkah Route meliputi layanan penerbitan visa, penyelesaian bea cukai, dan prosedur paspor, memastikan kepatuhan dengan persyaratan kesehatan, serta menyortir bagasi sesuai dengan transportasi dan pengaturan akomodasi selama di Arab Saudi.

Kebijakan ini bukan hanya mempermudah jemaah haji untuk melakukan proses kedatangan ke Arab Saudi, tapi juga mempermudah jemaah untuk langsung menuju penginapan setibanya di Arab Saudi tanpa waktu penantian yang panjang.

"Ini adalah pertemuan lanjutan demi memberi kemudahan bagi jemaah haji Indonesia. Ada beberapa catatan kami untuk bisa disinergikan dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung suksesnya penyelenggaran ibadah haji tahun 2019," ucapnya.

Selain itu, Khaled Al Aloteibi juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan jadwal keberangkatan yang jelas selama 24 jam. Langkah Ini untuk memudahkan petugas Arab Saudi yang bekerja di Indonesia memonitor secara rinci.

"Ada juga hal lain yang perlu dipenuhi, yakni visa petugas Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik selama di Indonesia. Pada tahun lalu kami mendapati kesulitan akses petugas kami di bandara di Indonesia dan kami berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia atas kelancaran petugas kami dalam menjalankan tugas," ujar dia.

Menag pun memberikan respons dengan menyampaikan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Ditjen Keimigrasian, maupun PT Angkasa Pura guna memfasilitasi tugas Pemerintah Arab Saudi.

"Kami di Kemenag akan berkoordinasi dengan Kemenlu, imigrasi dan pihak Angkasa Pura untuk bisa memenuhi beberapa permintaan yang disampaikan dalam pertemuan ini seperti adanya terminal khusus, ruang khusus pengambilan visa, biometrik, termasuk kemudahan visa yang harus disiapkan oleh petugas Saudi Arabia di sejumlah bandara dan embarkasi," kata Menag.

2 dari 3 halaman

Peningkatan Kualitas Layanan

Menag mengaku bersyukur dengan penerapan kebijakan tersebut. Untuk mempercepat proses kedatangan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sejak tahun 2018 lalu proses rekam biometrik jemaah haji mulai dilakukan di Indonesia.

"Kalau tahun lalu jemaah haji yang berangkat dari Jakarta saja yang bisa menikmati fasilitas fast track, kami berharap tahun ini jemaah haji kita bisa merasakan kemudahan tersebut di sejumlah bandara," harap Menag.

Menag juga berharap tahun 2019 ada peningkatan terkait kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia untuk bisa mendapatkan kemudahan dibanding tahun sebelumnya.

Terkait dengan rekam biometrik calon jemaah haji, Menag berharap pihak Arab Saudi dapat menambah personel untuk melakukan proses tersebut.

Sekaligus menyediakan layanan rekam biometrik mobile untuk wilayah-wilayah di Indonesia yang sulit terjangkau. Misalnya lanjut Menag di Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Papua, NTT dan Sulawesi Barat perlu dilayani oleh biometrik yang sifatnya mobile.

Usai pertemuan Menag dan delegasi Kerajaan Arab Saudi saling bertukar cenderamata sebelum melanjutkan pertemuan dengan pihak Imigrasi dan Angkasa Pura guna membahas kerja sama dalam melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 2019.

3 dari 3 halaman

Rekam Biometrik Jemaah Haji 2019 Ditarget Selesai Akhir April

Perekaman biometrik menjadi salah satu yang diterapkan kepada jemaah haji 1440H/2019M. Proses rekaman biometrik kepada jemaah menjadi syarat Pemerintah Saudi untuk menerbitkan visa haji.

Proses rekaman pun terus berlangsung di sejumlah kantor VFS Tasheel yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengatakan, sejak kali pertama dibuka pada 11 Maret 2019, sekitar 77 ribu jemaah sudah melakukan perekaman biometrik.

"Sampai hari ini, sudah 77 ribu jemaah atau sekitar 38 persen yang sudah rekam biometrik," jelas dia akhir pekan lalu, seperti mengutip Kemenag.go.id

Menurutnya, proses rekam biometrik berlangsung setiap hari dan jam kerja di kantor VFS Tasheel.

Data terkini, prosentase terbesar jemaah yang sudah rekam biometrik adalah Provinsi Jawa Barat. Diikuti provinsi Gorontalo, NTB, dan Sumatera Utara. "Keempat Provinsi ini sudah di atas 50 persen," ujarnya.

Dia pun menargetkan proses rekaman bisa selesai pada akhir April.

Kasubdit Dokumentasi Haji Nasrullah Jassam menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan VFS Tasheel agar proses rekam biometrik bisa lebih dipercepat lagi. Salah satu upayanya dengan merelokasi alat dari tempat yang sudah selesai ke wilayah yang belum ada kantor VFS Tasheel nya.

"Gorontalo sudah hampir 100 persen. Kalau sudah selesai, sebagian alatnya akan dipindah ke daerah lain, misalnya ke Papua," tutur dia.

Melihat Pelaksanaan Manasik bagi Para Calon Jamaah Haji