Jurus Prabowo Buat Koruptor Bertaubat

Soal jurus Prabowo membuat para koruptor bertaubat itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahean menilai ucapan ketua umum Partai Gerindra tersebut memiliki makna kiasan.

Makna kiasan yang dimaksud Prabowo, kata dia, bukan untuk memberikan uang pensiun kepada para koruptor. Lebih jauh dari itu, Ferdinand menyampaikan, eks Pangkostrad TNI AD itu ingin memensiunkan seluruh koruptor yang ada di Indonesia.

Artinya tidak boleh ada lagi koruptor yang bekerja di negara ini. Maka semua koruptor di negeri ini akan kita pensiunkan ke penjara. Intinya seperti itu,” tukas Ferdinand saat dihubungi, Senin (8/4/2019).

Dia meminta seluruh pihak tidak ada yang mempersepsikan bahwa Prabowo akan memberikan uang pensiun kepada para koruptor. Sebaliknya, komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan.

Kader Partai Demokrat itu menerangkan, Prabowo justru akan menguatkan lembaga pemberantasan korupsi. Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Caranya dengan membangun lembaga antirasuah itu ke seluruh daerah di penjuru negeri.

"Kita ingin jangkauan tangan KPK lebih luas, sehingga lebih maksimal bekerja,” ungkapnya.

Selain menambah kekuatan sumber daya KPK, Ferdinanad juga ingin lembaga tersebut memiliki sarana dan prasarana yang sangat menunjang. “Kita menambah jumlah penyidik, meningkatkan teknologi yang dimiliki oleh KPK,” tuturnya.

Selain itu, Ferdinand juga menuturkan, pihaknya akan menguatkan dan mereformasi total institusi kejaksaan. Pasalnya, institusi kejaksaan juga ikut andil dalam pemberantasan korupsi.

"Kita harus bisa mencegah, tidak hanya memikirkan penindakan tetapi pencegahan yang paling utama. Maka seluruhnya berbasis teknologi untuk mencegah terjadinya korupsi di semua lini,” pungkasnya.

Sementara itu, Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria menganggap ucapan Prabowo itu lebih menekankan agar para koruptor bertaubat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

"Karakternya beliau ini kan sebetulnya pemaaf.Koruptor-koruptor itu diminta tobat, nah setelah diminta tobat, ya tentu kalau dia tobat harus mengungkapkan berapa banyak korupsinya dan sebagainya,” ujar Riza saat dihubungi, Minggu (7/4/2019).

Riza pun meluruskan, koruptor yang sudah bertobat dan mengembalikan uang negara bukan berarti akan menikmati pensiun dari negara.

"Namanya uang negara kan harus dikembalikan ke negara. Cuma nanti bentuk keringanannya akan diatur nanti ke depan. Tentu kan harus sesuai undang-undang, betapa pun baiknya Pak Prabowo,tidak cukup kita memaafkan, harus sesuai dengan hukum yang ada pada saat itu," jelas Riza.

Terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin Ace Hasan Syadizly menyampaikan bahwa pernyataan Prabowo merupakan sebuah paradoks. Artinya ada ketidakkonsistenan antara pernyataan Prabowo soal pemberantasan korupsi.

“Di satu sisi dia mengatakan korupsi sudah stadium 4. Tetapi di sisi lain akan memanggil para koruptor dan dijanjikan akan diberikan dana pensiun. Sungguh ironi dan penuh inkonsistensi. Bagaimana rakyat mau percaya dengan pemimpin yang pernyataannya mencla-mencle seperti itu?” terangnya kepada JawaPos.com.

Lagipula, menurut Ace, pernyataan Prabowo soal pemberantasan korupsi dinilai terlalu monoton. Dijelaskan Ace, Prabowo tidak ada program dan aksi yang jelas ihwal keinginannya memberantas korupsi di Indonesia.

“Bagaimana cara pencegahan dan penanganan hukumnya? Alih-alih mencari cara agar pemberantasan korupsi yang ada, malah mau diberikan dana pensiun,” jelasnya.

Dia mengatakan, Jokowi selama 4,5 tahun telah terus melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satunya terkait aspek pencegahan yang dinilai sangat penting. Jadi, bukan hanya aspek penindakan.

“Pak Jokowi sudah meletakkan fondasi berupa Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Agenda berikutnya adalah melaksanakan Stranas itu secara konsisten dengan fokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi di setiap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ace menambahkan, Jokowi telah terusmeningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Juga telah memperkuat KPK dengan cara meningkatkan sinergi dan kerja sama antarinstitusi penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

“Dalam empat tahun ini, Pak Jokowi telah menggiatkan transaksi nontunai sebagai tindakan pencegahan penggunaan uang tunai dalam tindak korupsi dan pencucian uang,” tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan akan menindaklanjuti bukti-bukti kecurangan di kementerian dan meminta para koruptor mengembalikan uang hasil korupsi. Hal itu diungkapkan mantan menantu Soeharto itu dalam kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (7/4).

“Insya Allah Koalisi Indonesia Adil Makmur akan tindak lanjuti bukti-bukti itu semua. Kita akan panggil koruptor-koruptor itu, kita akan minta tobat dan sadar kembalikanlah uang-uang yang kau (koruptor) curi. Ya boleh kita sisihkan sedikit lah, boleh nggak? Ya untuk dia pensiun, berapa, kita tinggalin berapa?” ujar Prabowo.