Ditjen PUM Kemendagri Selenggarakan Dialog Publik Analisis dan Evaluasi Politik Dalam Negeri

Oleh Cahyu pada 08 Apr 2019, 13:58 WIB
Diperbarui 08 Apr 2019, 13:58 WIB
Kemendagri
Perbesar
Menyambut pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Ditjen PUM Kemendagri selenggarakan Dialog Publik Analisis dan Evaluasi Politik Dalam Negeri. (foto: Ditjen PUM Kemendagri)

Liputan6.com, Surabaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Dialog Publik Analisis dan Evaluasi Politik Dalam Negeri. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Pemilur Sentak pada 2019.

"Pelaksanaan Dialog Publik Analisis dan Evaluasi Politik Dalam Negeri adalah kegiatan yang sangat strategis karena menyambut kegiatan Pemilu Serentak 2019, yakni tonggak sejarah baru bagi Indonesia," ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo, saat memberikan sambutan dalam Dialog Publik Analisis dan Evaluasi Politik Dalam Negeri, di Hotel Empire Palace, Senin (8/4/2019).

Ia mengatakan, salah satu tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdasakan kehidupan bangsa. Hanya bangsa cerdas yang akan mampu menghadapi tantanngan zaman, terutama di era abad teknologi informasi yang dapat menembus ruang dan waktu.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, wilayah Indonesia yang luas dengan medan yang sangat kompleks baik dari jumlah penduduk maupun pesatnya pembangunan di daerah, tentu semuanya memiliki aspek sosiopolitik yang juga dapat membawa dampak politik dinamis dalam kehidupan politik dalam negeri," ucap Soedarmo.

Lanjutnya, Politik Dalam Negeri setidaknya mencakup beberapa persoalan dasar, yaitu terkait dengan Pelaku Politik, Lembaga Politik dan Pemerintahan, serta Regulasi yang menjadi rujukannya. Semua ini tentu memerlukan data yang akurat dan terpercaya, sehingga setiap informasi perkembangan politik di daerah dapat menjadi berita yang benar, bukan hoax.

Soedarmo juga menjelaskan, pemantauan di media sosial dan media online terkait pemilu, hoax, dan hate speech yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Satuan Petugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Satgas Kominfo) terbentur pada masalah sulitnya mendeteksi pemilik akun yang menyebarkannya. Walaupun begitu, ia mengatakan bahwa BSSN dan Satgas Kominfo akan terus memantau isu - isu yang berkembang di media dan langsung melaporkan ke penyelenggara terkait. Harapan Pemerintah Pusat terhadap kawula muda yang hadir pada dialog publik ini agar dapat dengan bijak dan menggunakan hati nurani untuk memberikan pilihan pada Pemilu Serentak 2019.

 

 

(*)