HEADLINE: Dilawan Fatwa hingga Pidana, Siapa Merugi Jika Golput Masih Tinggi?

Oleh Ratu Annisaa SuryasumiratIka DefiantiMuhammad Radityo PriyasmoroDelvira HutabaratHanz Jimenez Salim pada 02 Apr 2019, 00:00 WIB

Diperbarui 02 Apr 2019, 22:15 WIB

Banner Infografis Ancaman Golput dalam Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) diprediksi masih tinggi pada Pemilu Serentak 2019.

Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) memprediksi, golput bakal meningkat pada pemilu tahun ini. Belum lagi, hari pencoblosan yang ditetapkan 17 April berdekatan dengan hari libur nasional, yakni Jumat Agung pada 19 April, dua hari setelah pemilu digelar. 

Survei CSIS memprediksi, sekitar 13 juta pemilih berencana berlibur pada 17 April sampai 19 April 2019. Sebanyak 21,4 persen di antaranya umat Kristen dan Katolik.

"Ada sekitar 7 persen populasi atau lebih dari 13 juta pemilih yang akan merencanakan liburan saat pemilu dilakukan pada 17 April 2019," ungkap Peneliti CSIS, Arya Fernandez saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Arya berasumsi, mereka yang berencana liburan kemungkinan tidak menggunakan hak suaranya. "Kalau merencanakan liburan tanggal 17 April, dia enggak datang ke TPS, otomatis enggak milih," ucap Arya.

Tingkat partisipasi pemilu setiap pemilu memang mengalami penurunan. Arya mengatakan, pada Pemilu 2004 partisipasi pemilih mencapai 80 persen, sementara di Pemilu 2014 menurun menjadi 70 persen.

Faktor jumlah kandidat ternyata juga bisa saja mempengaruhi partisipasi. Arya menduga, angka pemilih golput akan tinggi karena jumlah pasangan calon presiden hanya dua orang.

"Kalau kandidat banyak maju pemilih memiliki preferensi banyak juga," ucap Arya.

Arya berpendapat, angka golput yang tinggi tidak hanya merugikan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga para caleg dan partai politik peserta pemilu. "Saya kira semuanya dirugikan ya," tambah Arya.

Ia mengatakan, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki strategi khusus untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih menggunakan hak suaranya.

Infografis Ancaman Golput dalam Pilpres 2019. (Liputan6.com/Triyasni)

"Untuk itu saya kira kedua kandidat sebenarnya memiliki kepentingan sama untuk memastikan pemilih mereka itu datang ke TPS," kata Arya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago justru menilai, capres petahana dirugikan jika angka golput di Pilpres tahun ini masih tinggi.

"Karena pemilihnya Pak Jokowi itu pemilih populis, mereka mudah tergiur, mudah terpengaruh. Jadi kemudian bila mereka tidak memilih atau golput itu sangat membahayakan Pak Jokowi," kata Pangi saat dihubungi Liputan6.com.

Selain itu, tingkat kepuasan terhadap pemerintah juga menjadi faktor penyebab tingginya angka golput. Bila masyarakat tidak puas dengan pemerintahan 5 tahun terakhir, maka akan teradi resistensi politik. Alhasil, pemilih yang pada 2014 memilih Jokowi, jadi enggan menyumbangkan hak suaranya kepada petahana.

"Jadi sebenarnya golput itu tergantung prestasi Pak Jokowi. Kalau masyarakat memberi rating 70 persen terhadap kinerja pak Jokowi, jadi beliau tidak usah khawatir," ucap dia.

Pangi menyarankan kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin agar terus meyakinkan pemilih menggunakan hak suaranya. Hal iitu bisa dilakukan di setiap kampanye dan debat.

"Tentu Pak Jokowi harus terus meyakinkan mereka, supaya mereka (pemilih) tidak kecewa. Kalau kecewa, mereka golput," tutur Pangi.

Tak adanya sosok calon alternatif yang bertarung pada Pilpres 2019 juga menjadi penyebab masih tingginya angka golput. Menurut Pangi, pemilih butuh tokoh lain sebagai penantang calon petahana. Tetapi realitanya, Jokowi harus berhadapan dengan Prabowo, lawannya pada Pilpres 2014.

"Mereka (pemilih) tidak ada pilihan lain, tidak ada tokoh alternatif," kata Pangi.

2 of 4

Fatwa MUI untuk Tekan Golput

pemilu-ilustrasi-131024c.jpg
Ilustrasi pemilih surat suara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut bereaksi atas kekhawatirkan tingginya angka golput pada Pemilu Serentak 2019. MUI pun mengeluarkan fatwa tentang kewajiban pemilih untuk memilih pemimpinnya saat 17 April 2019 mendatang.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) angka golput pada pemilu 2004 golput sebesar 23, 3 persen. Pada pemilu 2009, angka golput 27,45 persen dan 30,42 persen pada pemilu 2014.

"Wajib memilih pemimpin," kata Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah saat dihubungi Liputan6.com.

MUI tidak mengharamkan mereka yang golput. Namun sikap itu sangat disayangkan, apabila ada calon pemimpin yang memenuhi syarat untuk dipilih. 

"Sidiq artinya benar, jujur. Amanah dipercaya, tablig mampu berkomunikasi, fatonah cerdas. Nah yang telah memenuhi syarat itu, wajib dipilih. Bagi yang tidak melakukan pemilihan tapi (calon pemimpinnya) sudah memenuhi syarat, itu hukumnya haram," terang Amirsyah.

Sekjen MUI, Anwar Abbas mengungkapkan alasan pihak mengeluarkan fatwa wajib memilih pemimpin pada Pemilu Serentak 2019. Selain karena angka golput yang tinggi, Indonesia butuh pemimpin yang dihasilkan dari partisipasi rakyatnya. 

"Latar belakang fatwa itu karena kami mengeluarkan fatwa tersebut, karena kita ini kan butuh pemimpin. Lalu MUI memberikan guide (rambu-rambu). Jadi silakan dinilai siapa antara pemimpin-pemimpin itu yang punya sifat sidiq, amanah, tablig, dan fatonah," tutur Anwar kepada Liputan6.com.

Menurut Anwar, bangsa Indonesia akan rugi jika rakyatnya tidak ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin.

"Masyarakat tanpa pemimpin? Kacau itu. Jadi kalau ada orang tidak memilih, ya artinya dia tidak menjalankan fungsinya sebagai rakyat," kata Anwar.

Anwar pun berharap, fatwa ini bisa membantu menekan angka golput pada Pemilu Serentak 2019. Sehingga cita-cita bangsa Indonesia mempunyai pemimpin yang terbaik bisa terwujud.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI tentang kewajiban pemilih menggunakan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2019.

Menurut Ace, fatwa tesebut bisa membantu menekan angka golput dalam pesta demokrasi lima tahunan.

"Itu kan sebetulnya dorongan agar masyarakat memanfaatkan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara itu memiliki makna. Jadi, kami setuju dengan fatwa tersebut, supaya masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya," ungkap Ace kepada Liputan6.com.

Ace menambahkan, memilih pemimpin merupakan perintah agama. Menurutnya, dalam Alquran juga disebutkan memilih pemimpin bagian dari kewajiban.

"Jangan sampai suara kita terbuang dan sia-sia. Ini momentum yang baik untuk terus memperbaiki bangsa kita melalui mekanisme pemilu, baik pilpres maupun pemilihan legistalif," tambah Ace.

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih dirugikan daripada Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno jika angka golongan putih (golput) tinggi.

Dalam segmen pemilih minoritas, Jokowi-Ma'ruf dirugikan jika mereka melakukan golput. Karena, dalam segmen ini pasangan nomor urut 01 ini unggul dari Prabowo-Sandi sebanyak 68,7 persen.

Segmen pertama ini pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 80,3 persen dan sedangkan pasangan Prabowo-Sandi pemilihnya hanya 11,6 persen.

Lalu, pada segmen kedua di pemilih wong cilik, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga dirugikan bila banyak golput. Karena pada segmen ini Jokowi-Ma'ruf unggul 36,3 persen. Dalam segmen ini, Jokowi-Ma'ruf meraih 63,7 persen dan Prabowo-Sandi hanya 27,4 persen.

Bukan hanya itu, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga dirugikan dalam segmen pemilih milenial bila angka golputnya tinggi. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul 22,0 persen dalam segmen pemilih milenial. Jokowi-Ma'ruf meraup 56,5 persen dan pasangan Prabowo-Sandi hanya 34,5 persen.

Namun Ace tak sepakat dengan hasil survei ini. Ia berpendapat angka golput yang tinggi tak hanya merugikan calon presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga semua peserta pemilu. Lebih jauh lagi, merugikan bangsa dan negara.

"Tentu, golput itu tentu bukan hanya akan merugikan kami. Tapi merugikan untuk bangsa, karena hak pilih itu kan penting untuk dimiliki setiap warga negara untuk dipergunakan sebaik-baiknya," tutur Ace.

Meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya pada 17 April 2019 penting dilakukan. Hal ini juga dilakukan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin.

Selain menyampaikan visi dan misi Jokowi-Maruf kepada pemilih, TKN juga menyosialisasikan pentingnya rakyat menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sekarang ini kami lagi melakukan door to door campaign ya, bekerja keras untuk mendatangi setiap rumah dan meyakinkan mereka bahwa kita harus mencari pemimpin yang betul-betul bisa bekerja untuk kepentingan rakyat. Dan itu bisa tercermin dari kepemimpinannya Pak Jokowi, jangan sampai kita mencari pemimpin yang coba-coba gitu," tambah Ace.

Fatwa MUI yang mewajibkan pemilih menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 2019 juga didukung Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso.

"Kami menyambut gembira keputusan itu (Fatwa haram golput)," kata Priyo pada Liputan6.com.

Priyo menyebut pihaknya sudah sejak awal meminta pendukungnya agar tidak golput. "Kita sudah lama menyerukan kepada semua kalangan dan seluruh rakyat untuk berduyun-duyung gunakan hak pilihnya 17 April nanti," ucapnya.

Priyo yakin, tingginya partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 akan menguntungkan Prabowo-Sandiaga. "Ya, pemilih 02 akan membludak," ucapnya

Sementara itu, menanggapi hasil survei yang menyebut pihak 02 yang akan dirugikan dengan fenomena banyaknya golput, Priyo membantah anggapan tersebut.

"Jika banyak golput yang paling dirugikan 01. Dukungan mereka cair dan cenderung dimobilisasi. Berbeda dengan pemilih Prabowo-Sandi, lebih militan," tambah Priyo.

Sementara, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Jansen Sitindaon menyebut, angka golput yang tinggi malah merugikan pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Menurut Jansen, pemilu yang berjalan tidak sukses sama saja merugikan keuangan negara. Apalagi, untuk Pemilu Serentak 2019, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 24,7 triliun.

"Itu sama seperti pesta resepsi pernikahan, makanan banyak sisa. Yang diundang 180 juta, yang datang cuma 100 juta, 80 juta lagi enggak datang itu kan sisa-sisa makanannya banyak, rugikan jadinya," ungkap Jansen ketika dihubungi Liputan6.com.

Selain itu, Jasen meminta KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2019. Sebab anggaran Rp 24,7 triliun sudah cukup bagi KPU untuk menyosialisasikan pentingnya masyarakat ikut Pemilu.

"Kenapa golput bisa tinggi, jangan-jangan banyak masyarakat yang tidak tahu pemilu tanggal 17 April. Karena Indonesia ini besar sekali, luas sekali, jangan dipikir masyarakat Indonesia ini hanya tinggal di kota saja," tambah Jansen.

Jansen percaya bahwa pemilu tahun ini bisa menekan angka golput. Sebab pemilih tidak harus bolak balik TPS lagi untuk menggunakan hak pilihnya. Cukup satu hari saja, karena pileg dan pilpres digelar serentak.

"Harusnya sih angka golputnya di bawah yang lalu. Kalau yang lalu itu kan pileg dulu, habis pileg 3 bulan kemudian pilpres. Jadi malas mungkin kan, tapi tahun ini kan satu kali," kata Jansen.

3 of 4

Respons KPU

KPU Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019
Ketua KPU Arief Budiman memasukkan surat suara saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di halaman Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/3). Simulasi untuk merepresentasikan pemungutan suara seperti di TPS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

KPU menyambut baik fatwa wajib bagi pemilih menggunakan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2019. Hal tersebut disampaikan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Kita berterimakasih atas fatwa MUI itu," kata Wahyu pada Liputan6.com.

Wahyu menyebut, dengan adanya fatwa itu, maka akan mendorong masyarakat untuk datang mencoblos pada 17 April mendatang. "Karena mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019," katanya.

Ketua KPU Arief Budiman juga menyambut positif fatwa yang dikeluarkan MUI bagi pemilih pada Pemilu 2019.

"Oh ya, tentu saya menyambut positif," kata Arief Budiman di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu 27 Maret 2019 lalu.

Menurut Arief, KPU juga sejak awal mendorong agar masyarakat menggunakan hak pilih alias tidak golput. "Kalau KPU kan terus mendorong supaya enggak ada golput," ujarnya

Arief menyebut, negara sudah memberikan hak kepada tiap WNI untuk menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, tiap warga yang memiliki hak pilih harus menggunakan saat pelaksanaan pemilu.

"Kenapa harus? Karena hak konstitusional sudah diberikan kepada warga negara, maka warga negara harus jaga dan menggunakan dengan baik hak tersebut," ucapnya.

Sejumlah tokoh juga turut prihatin dengan masih tingginya angka golput. Misalnya saja Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, tak ada aturan atau undang-undang yang dapat menjerat seseorang yang mempunyai sikap golongan putih (golput). Sebab, golput merupakan hak setiap warga negara.

"Enggak ada UU-nya, enggak ada hukumnya, mau pakai pasal apa? Mau pakai teror-teror bukan, mau pakai hoaks-hoaks bukan. Karena ngajak itu terang-terangan bukan berita hoaks tetapi kalau menghalang-halangi, 'udah kamu jangan milih saya kerangkeng misalnya, saya sikat' nah itu menghalang-halangi," kata Mahfud di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis 28 Maret 2019 lalu.

Meski tak ada undang-undang yang mengatur hal itu, dia pun mengajak masyarakat untuk tidak melakukan golput pada saat pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019.

"Oleh sebab itu, lebih baik mari kita ajak masyarakat untuk tidak golput sebagai tanggung jawab moral. Karena negaranya milik kita bersama, setiap suara itu akan memberi sumbangan bagi perkembangan kenegaraan kita ke depan," ujar Mahfud.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga turut bersuara terkait angka golput. Ia bahkan menyebut golput berarti pengecut karena tidak memiliki pendirian dalam berpolitik.

"Itu artinya tidak punya harga diri, kalau mau golput jangan jadi warga negara Indonesia," kata Mega di depan ribuan peserta Rapat Umum PDI Perjuangan di GOR Pandawa, Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Minggu 31 Maret 2019.

Menurutnya, jika tidak mau memilih pemimpin artinya orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

"Kalau tidak mau memilih memangnya kalian hidup di mana. Golput, tetapi enak-enakan cari rezeki di Indonesia," tambah Megawati Soekarnoputri. 

Dia juga meminta kepada para loyalis PDIP untuk tidak mendengarkan masukan dari mana pun jelang pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

"Pasti nanti ada orang yang bilang 'sudah tidak usah ke TPS, tidak usah pilih PDI Perjuangan. Tanpa kamu pilih pasti PDI Perjuangan menang karena pendukungnya banyak. Jangan dengarkan dan jangan ikuti perintah itu," katanya. 

4 of 4

Hasil Survei Soal Dampak Golput

[Bintang] GOLPUT
Ilustrasi Golput | Via: facebook.com/maharani-ardini

Pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno disebut bakal menjadi pihak yang paling dirugikan bila jumah pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya atau golongan putih (golput) tinggi.

Hal ini berdasarkan hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis pada Kamis 28 Maret 2019 lalu.

Adapun dalam survei CSIS, swing voter Prabowo-Sandiaga mencapai 18,7 %. Sementara lawannya Jokowi-Ma'ruf Amin sebesar 15,6 %. Untuk tingkat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih unggul dengan perolehan suara 51,4 % dan 33,3 % untuk Prabowo-Sandiaga.

"Dari segi kemantapan, harusnya petahana tidak perlu khawatir kehilangan suara. Karena tingkat kemantapan lebih tinggi dari penantang. Yang perlu khawatir penantang, karena lebih rendah dari petahana," ujar Peneliti CSIS Arya Fernandez di kawasan Senayan, Kamis 28 Maret 2019. 

Namun demikian, Arya menekankan, kedua pasangan calon tetap dirugikan dengan adanya golput. Karena itu, mobilisasi massa ke TPS penting untuk menjaga suara.

"Persoalannya tinggal siapa pemilih lebih militan, lebih solid dan lebih kerja keras untuk mendakwahkan orang ke TPS," kata dia.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA juga merilis hasil riset tentang dampak yang ditimbulkan akibat golput.

Dalam survei tersebut, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih dirugikan daripada Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno jika angka golput masih tinggi.

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman mengatakan, survei yang dilakukan pihaknya ini sejak 18-25 Februari 2019 lalu melalui face to face interview dengan menggunakan kuesioner.

"Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia," kata Ikrar di kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa 19 Maret 2019. 

Dalam segmen pertama, yakni pemilih minoritas, Jokowi-Ma'ruf dirugikan jika mereka melakukan golput. Karena, dalam segmen ini pasangan tersebut unggul dari Prabowo-Sandi sebanyak 68,7 persen.

Segmen pertama ini pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat 80,3 % dan sedangkan pasangan Prabowo-Sandi pemilihnya hanya 11,6 %.

Lalu, pada segmen kedua di pemilih wong cilik, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga dirugikan bila banyak golput. Karena pada segmen ini Jokowi-Ma'ruf unggul 36,3 %. Dalam segmen ini, Jokowi-Ma'ruf meraih 63,7 % dan Prabowo-Sandi hanya 27,4 %.

Bukan hanya itu, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga dirugikan dalam segmen pemilih milenial bila angka golputnya tinggi. Pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul 22 % dalam segmen pemilih milenial. Jokowi-Ma'ruf meraup 56,5 % dan pasangan Prabowo-Sandi hanya 34,5 %.

"Untuk pemilih emak-emak, pasangan Jokowi-Ma'ruf juga dirugikan (bila golput). Karena segmen ini Jokowi-Ma'ruf unggul 31 %. Dari persentase, Jokowi-Ma'ruf 61 % dan Prabowo-Sandi 30 %," sebutnya.

Meski begitu, ada satu segmen yang tak merugikan pasangan Jokowi-Ma'ruf jika melakukan golput yakni di segmen kalangan pelajar.

"Pasangan Prabowo-Sandi lebih unggul 45,4 % dari pasangan Jokowi-Ma'ruf yang hanya 36,1 %," ujarnya.

Menurutnya, meski Jokowi-Ma'ruf menang telak. Tapi bila terjadi golput yang masif di kalangan pendukungnya, sementara pendukung Prabowo militan ke TPS, maka hasil akhir bisa berubah.

"Jokowi-Ma'ruf dirugikan jika golput banyak terjadi di segmen minoritas, milenial, wong cilik dan muslim moderat (NU dan lainnya). Prabowo-Sandi dirugikan jika golput banyak terjadi di segmen kalangan terpelajar dan muslim dari FPI, HTI, jaringan PKS dan lainnya," pungkas dia.

Sementara, angka golput dinilai sulit dideteksi dalam sebuah survei. Sehingga, banyak dari lembaga survei tidak sepenuhnya dapat menggambarkan hasil akhir dari pencoblosan karena adanya faktor pemilih golput.

Peneliti Lembaga Survei Alvara Research Center, Hasanuddin Ali menjelaskan, kedua paslon pun dapat dirugikan oleh para pemilih golput tersebut.

Menurutnya, Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin dapat dirugikan oleh pemilih golput ideologis, sementara Paslon 02, Prabowo Subianto akan rugi karena pemilih golput apatis. Ali menganggap golput terbagi dalam tiga jenis. Yaitu ideologis, teknis, dan apatis.

"Pada pemilih golput ideologis, mereka secara sadar melihat dua kandidat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Di satu sisi, dia (pemilih) tidak puas dengan kinerja Jokowi, di sisi lain dia tidak sreg dengan Prabowo-Sandiaga," tutur Ali di Upnormal Coffee Roaster, Raden Saleh, Jakarta, Selasa 26 Maret 2019. 

Ali menjelaskan, pemilih golput teknis sendiri adalah mereka yang tidak memahami persoalan teknis dan waktu pemilihan. Yaitu, khususnya mereka yang berkendala pada syarat menjadi pemilih, seperti tidak memiliki KTP elektronik atau tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara, pemilih golput apatis didominasi oleh kaum milenial yang tidak peduli dengan proses pemilu. Ali berujar, nantinya, Paslon 02 akan dirugikan jika jumlah pemilih golput apatis tinggi.

Sebab, beberapa hasil survei seringkali menyebut bahwa pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mayoritas adalah anak muda atau pemula dengan rentang umur 17-21 tahun.

"Kalau kita lihat, yang masuk dalam golput apatis itu kebanyakan dari pemilih pemula. Kalau kita lihat, pemilih pemula banyak, yang berikut yang paling dirugikan adalah 02 karena potensi suaranya akan berkurang," tukasnya.

Kemudian, Ali menilai Paslon 01, Jokowi-Ma’ruf Amin sendiri akan dirugikan oleh para pemilih golput ideologis yang tidak puas dengan kinerja capres petahana.

"Sehingga ada beberapa pemilih yang awalnya dia memilih Jokowi memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sama seperti dengan bentuk kekecewaan," tandas Ali.

 

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

 

Lanjutkan Membaca ↓