KPK Akan Beberkan Nama Pejabat DPR Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Beri Keterangan Terkait Gratifikasi Proyek Tower BTS Bupati Mojokerto — Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait dugaan korupsi Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, Jakarta, Senin (30/4/). Dalam pengeledahan rumah Mustofa, KPK benyita sejumlah mobil dan uang sebesar 4 millyar. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka nama-nama anggota dari DPR, DPD, dan DPRD yang patuh memenuhi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2018.

"Agar semua pihak tahu dan publik juga memiliki informasi tambahan, misalnya sebagai dasar untuk memilih siapa calon-calon anggota legislatif yang tepat untuk dipilih pada Pemilu 2019," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/4/2019).

Menurut Febri, KPK berupaya berkontribusi mewujudkan politik demokrasi yang berintegritas. Dengan nama-nama yang dibuka ke publik, masyarakat dapat menilai siapa pejabat negara yang bertanggung jawab khususnya terkait harta kekayaan.

"Pertama, karena salah satu indikatornya kan adalah keterbukaan dan pelaporan secara benar kekayaannya, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK sejak tanggal 3 januari menerima laporan para calon Kepala Daerah. KPK membuka 10 loket untuk menerima laporan harta kekayaan bakal calon kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Hasilkan Pejabat Baik

KPK berharap Pemilu 2019 dapat menghasilkan pejabat yang baik, sebagai presiden atau wakil presiden atau pun wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD.

"Orang-orang yang benar-benar nanti bisa berkontribusi positif untuk kemaslahatan publik dan juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi," Febri menandaskan.