DPRD DKI: Subsidi MRT dan LRT Bisa Ditambah Pakai APBD Perubahan

Rampung 98 Persen, Begini Wujud Proyek MRT Fase I — Sejumlah kereta Mass Rapid Transit (MRT) berjajar di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (20/2). MRT Jakarta akan segera dioperasikan pada Maret 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Besaran tarif subsidi transportasi (MRT) dan light rail transit (LRT), disebut Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, bisa ditambah. Caranya, dengan memakai APBD Perubahan DKI 2019.

"Kalau (subsidi) kurang, nanti di (APBD) perubahan diajukan," ujar Suhaimi saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Saat ini, Pemprov DKI mengalokasi subsidi tarif untuk masing-masing moda transportasi tersebut senilai Rp 572 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT. Angka tersebut berpatok pada rencana tarif rerata MRT Rp 10.000 per penumpang dan Rp 6.000 per penumpang untuk LRT.

Selain tambahan subsidi, lanjut Suhaimi, Komisinya tengah mengusulkan tarif gratis untuk moda transportasi tersebut khusus bagi warga ber-KTP DKI. Alasannya, sebagai stimulasi warga Ibu Kota agar berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

"Rekomendasi akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI untuk kemudian diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab)," lanjut Suheimi.

Diketahui LRT Jakarta fase 1 memiliki rute Kelapa Gading-Velodrome, dan MRT Jakarta fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Penetapan tarif keduanya akan diketok pada Rapimgab Senin (25/3/2019).

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

MRT Jakarta memulai satu rangkaian uji coba persinyalan menggunakan kereta di jalur utama

MRT
Sistem Operasi
Moda Raya Terpadu atau disingkat MRT adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta.
Lihat Selengkapnya
MRT
LRT
Sistem Operasi
Lintas Rel Terpadu Jabodetabek atau disingkat menjadi LRT Jabodetabek adalah lintas rel terpadu yang berada di daerah Jabodetabek.
Lihat Selengkapnya
LRT
DPRD DKI