Ma’ruf Cahyono Sebut Teknologi Informasi untuk Membangun Bangsa

Oleh stella maris pada 21 Mar 2019, 10:05 WIB
Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono

Liputan6.com, Jakarta Perkembangan Teknologi Informasi merupakan modal dan potensi bangsa jika dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dan merekatkan silaturahmi. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Ma’ruf Cahyono.

Ma’ruf berharap, penggunaan teknologi informasi seperti Facebook, WhatsApp dan lainnya harus mampu meningkatkan produktifitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga bisa meminimalisir adanya pengaruh negatif.

Ma’ruf Cahyono menyampai hal itu di depan sekitar 400 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kabupaten Toba Somosir (Tobasa) di Balige, Sumatera Utara, Selasa (19/3).

Para peserta sosialisasi yang terdiri dari unsur perangkat daerah seperti forkompimda, camat, kepala sekolah, guru, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, unsur ormas orsospol, LSM, dan lainnya itu, memenuhi bangunan bangunan pendopo yang tanpa ditutupi oleh dinding.

Juga hadir dan berperan sebagai narasumber anggota MPR dari Kelompok DPD RI Parlindungan Purba, dan Edison Manurung selaku staf khusus Ketua DPD RI. Juga hadir dan memberi sambutan Bupati Tobasa Ir. Darwin Siagian beserta unsur Forkompimda Kabupaten Tobasa, dan tamu undangan lainnya.

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, teknologi informasi harus digunakan untuk hal yang produktif. Misalnya untuk membangun cita persatuan bangsa dan kesatuan negara dalam wadah NKRI.

Selanjutnya diungkapkan, untuk membangun bangsa dan negara diperlukan aktualisasi nilai luhur dan jati diri bangsa yang disebut Pancasila. Persatuan Indonesia sebagai komitmen dan karakter bangsa Indonesia, dijiwai oleh karakterisitik yang religius, humanis, demokratis dan adil.

Ma'ruf mencontohkan nilai luhur bangsa yang sering diabaikan adalah nilai demokratis. Penyelesaian masalah dan mencari solusi dengan musyawarah mufakat bulat, jarang dilakukan.

Pada akhirnya yang terjadi adalah prinsip mayoritas yang menekan golongan minoritas. Dengan demikian cita kemanusian dan keadilan tidak mudah diwujudkan. Keputusan dan kebijakan yang diambil tidak mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat. Hal itulah yang menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan konflik.

"Saya pikir nilai demokrasi khas Indonesia inilah yang harus terus dihidupkan, sehingga persatuan Indonesia semakin kokoh sebagai syarat mewujudkan cita-cita negara, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar," ujar pemegang anugerah Birokrat Teladan ini saat hadir sebagai narasumber sekaligus mewakili DR. Oesman Sapta, Wakil Ketua MPR RI.

Jadi, menurut Ma’ruf, kalau musyawarah mencapai mufakat dilakukan atas dasar nilai-nilai transendental hikmat kebijaksanaan, maka apapun keputusan yang diambil akan diterima semua pihak. "Semua bertanggung jawab melaksanakannya," ujar Ma'ruf. 

Itu adalah gambaran tentang jati diri Indonesia. Untuk memberi gambaran secara utuh tentang ke-Indonesiaan, putera kelahiran Banyumas, Jawa Tengah ini mengawali pidato kuncinya, dengan membacakan puisi berjudul: Masih Indonesiakah kita....?

Puisi tersebut menggambarkan betapa semua orang khawatir kehilangan ke-Indonesiaan yang merupakan jati diri bangsa.

Semua orang menurut Ma’ruf, takut Indonesia kehilangan sebagai bangsa yang religius, bangsa yang humanis, bersatu, demokratis dan yang berkeadilan. Kata Ma’ruf, itulah visi kehidupan berbangsa yang sangat bagus sebagai karya para pendiri bangsa.

Cita-cita para pendiri bangsa adalah negara Indonesia menjadi bangsa yang religius, bangsa yang humanis, bersatu, demokratis, adil sejahtera, mandiri, maju dan bersih. “Itu adalah cita-cita sangat mulia,” katanya.

Untuk menciptakan satu kondisi bangsa yang sesuai dengan visi para pendirinya, manurut Ma’ruf, tentu tidak mudah. Tapi bukan sesuatu yang berat. Untuk itu bisa dimulai dari diri sendiri. Bisa juga dari etnis yang paling kecil misalnya RT, RW, kabupaten-kota, sampai tingkat negara. Cita negara akan terwujud jika nilai fundamental negara itu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari hari.

Nah, jika negara sudah mampu merawat itu secara berkelanjutan, tentu cinta negara, cinta bangsa, nation building, state building tidak akan pernah ada halangan.

"Semua persoalan, termasuk tantangan eksternal dan internal, bisa diatasi dengan implementasi nilai nilai luhur bangsa itu. Dengan persatuan negara akan tetap berdaulat, dan dengan kedaulatan itulah kita mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tobasa Darwin Siagiaan dalam sambutannya, menyambut baik kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh MPR di Tobasa, untuk kedua kalinya pada 2016.

Sebenarnya, jelas Darwin, untuk Kabupaten Tobasa, khususnya daerah sekitar danau Toba, masalah Empat Pilar tidak ada persoalan. Itu karena Empat Pilar ini ada hubungannya dengan adat.

"Maka, di sini segala masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah di atas makanan," kata bupati berusia 67 tahun ini.

Darwin juga menggambarkan bagaimana di daerah penghasil pertanian ini merawat keberagam. "Di sini kalau ada kegiatan gereja yang melayani umat muslim. Begitu kalau umat muslim punya hajatan yang melayani umat kristiani,” ujar Darwin yang telah tiga tahun menjabat Bupati Tobasa.

Jadi, menurut Darwin, untuk Tobasa masalah Empat Pilar sudah final, tidak perlu diperdebatkan lagi. Hanya saja, lanjut Darwin, memang perlu ada penyegaran dan inilah pentingnya sosialisasi Empat Pilar ini. Selanjutnya, dia meminta Dinas Pendidikan Tobasa untuk mengumpulkan materi sosialisasi untuk kemudian disebarluaskan kepada guru lainnya. 

 

 

(*)