Mahyudin Minta Masyarakat Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani Bukan Karena Sembako

Oleh Gilar Ramdhani pada 20 Mar 2019, 15:25 WIB
Mahyudin Minta Masyarakat Pilih Pemimpin Sesuai Hati Nurani Bukan Karena Sembako

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin ST, MM mengajak masyarakat Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, datang ke TPS dan memberikan suaranya pada pemilihan umum 2019. Karena pemilu merupakan ajang yang sah untuk menentukan pemimpin lima tahun yang akan datang.

"Waktunya paling hanya lima menit, tapi sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu jangan sia-siakan, mari semua memberikan suaranya," kata Mahyudin saat Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (20/3).

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, menurut Mahyudin masyarakat harus menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. Harus dilihat bobot, bibit dan bebet. Bukan semata karena bantuan sembako atau uang transportasi.

"Ambil saja uangnya, tapi memilih dengan hati nurani. Biar saja para calon yang mau membodohi dengan politik uang tertipu," kata Mahyudin lagi.

 

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat Sosialisasi Empat Pilar di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dikatakan oleh Mahyudin bahwa saat ini masyarakat semakin pintar, mereka tidak mudah dibohongi melalui politik uang. Masyarakat juga makin sadar, bahwa pemilu itu sangat penting. Karena bisa menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Pada kesempatan itu, Mahyudin mengatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR itu sangat penting. Karena saat ini masih banyak umat beragama yang salah dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama, sehingga melakukan gerakan radikalisme melalui aksi bom bunuh diri. Padahal, agama itu mengajarkan pada kasih sayang dan saling menolong.

Sosialisasi juga penting, karena masih ada sebagian masyarakat yang salah dalam memahami kebhinnekaan. Sehingga perbedaan itu dianggapnya musuh. Padahal, perbedaan seharusnya diartikan untuk saling melengkapi, bukan untuk pecah belah.

"Sosialisasi juga masih relevan selama penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal. Intinya Sosialisasi itu adalah pemersatu bangsa di tengah potensi perpecahan," kata Mahyudin lagi.