KPK Sambangi DPR Dampingi Wakil Rakyat Lapor Kekayaan Hari Ini

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017 — Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyambangi DPR RI untuk mendampingi para wakil rakyat melaporkan kekayaannya. Hal itu sebagai respon atas surat dari Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang meminta lembaga antirasuah membantu anggota legislatif MPR, DPR, DPD, dan DPRD saat mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2018.

"Sebagai upaya pencegahan, besok (hari ini) Rabu 20 Maret 2019 KPK akan datang ke DPR untuk lakukan pendampingan pengisian LHKPN," tutur Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 19 Maret 2019.

KPK mengapresiasi upaya DPR untuk tanggap terhadap pelaporan harta kekayaan. Nantinya, tim pegawai Direktorat LHKPN KPK akan datang sebagai fasilitator untuk wakil rakyat yang belum mengisi laporan wajib tersebut.

Sejauh ini, laporan LHKPN anggota legislatif memang masih rendah dibanding instansi pemerintah lain. Terdata, untuk MPR ada empat orang yang belum melapor, DPR dengan 471 orang, DPD 51 orang, dan DPRD 13.358 orang.

Pengisian LHKPN akan dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB hari ini di lobi Gedung Nusantara III DPR RI.

"Semoga dengan adanya kooordinasi ini maka tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di sektor politik ini meningkat dan lebih baik ke depan," Febri menandaskan di Gedung KPK.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK sejak tanggal 3 januari menerima laporan para calon Kepala Daerah. KPK membuka 10 loket untuk menerima laporan harta kekayaan bakal calon kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Tingkat Kepatuhan Nasional

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi berapa orang yang telah melakukan laporan LHKPN. Kata dia, sampai hari ini, kewajiban lapor itu sebetulnya harus dilakukan oleh 303.032 orang. Tapi ternyata tingkat kepatuhan secara nasional baru sebesar 64,05 persen.

"Ini terdiri dari baik di eksekutif di BUMN BUMD, yudikatif maupun legislatif," kata Agus dalam Rapat Komisi III, Senin (28/1/2019).

Menurut dia, tingkat pelaporan LHKPN paling rendah ada di tingkat legislatif. Terutama legislatif daerah.

"Yang kami cukup prihatin sebetulnya, di tahun 2017 dan 2018 itu teman-teman di yudikatif dan legislatif kepatuhannya yang kurang baik," ungkap Ketua KPK.

Dia menjelaskan, saat pelaporan melalui mekanisme konvensional, tingkat laporan di legislatif pusat, cukup tinggi. Namun, ketika beralih ke mekanisme online, tingkat kepatuhannya menurun.

"Legislatif di pusat relatif tinggi semua hampir melapor tetapi ketika disuruh pindah ke online ini kemudian menjadi rendah," ucap Agus.

Pada rapat ini mereka juga membahas capaian kinerja KPK di tahun 2018. Serta implmentasi strategi nasional pencegahan korupsi dan langkah KPK untuk mengoptimalkan kerja sama antar penegak hukum.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
LHKPN