Penjelasan Kemendagri Terkait Aduan Kubu Prabowo Soal 17,5 Juta e-KTP Tak Wajar

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak wajar.

Ini terkait soal temuan 17,5 juta data penduduk tak wajar karena banyak tanggal lahir yang sama oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Komisi Pemilahan Umum (KPU).

Menurut dia, kebijakan soal tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah diterapkan lama berdasarkan sistem informasi manajemen kependudukan (Simduk).

"Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama, sejak Kemendagri menggunakan Simduk," kata Zudan kepada JawaPos.com, Senin, 11 Maret 2019.

Zudan menjelaskan, Simduk mulai diterapkan pada 2004. Hal ini dilakukan untuk masyarakat yang merasa lupa kapan tanggal lahirnya. Karena itu, penerapanan kebijakan ini bukan secara tiba-tiba.

"Saat menggunakan Simduk sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya ditulis 31 Desember," ucap Zudan, seperti dilansir www.jawapos.com.

Namun, sejak berlaku sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sejak 2004 penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli.

"Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15," tegas Zudan.

Oleh karena itu, kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15," jelas dia.