Perombakan Jabatan Dinilai Politis, Anies Sebut Ketua DPRD Berimajinasi

Pemprov DKI Jakarta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan terkait pengambilalihan pengelolaan air, Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (11/2). Menurut Anies, selama ini kinerja mitra swasta tidak mencapai target melayani masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai tudingan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang menyebut perombakan pejabat secara besar-besaran yang dilakukannya berbau politis.

"Pilkada itu kapan ya? Sekarang (2019). Artinya sebetulnya gubernur punya wewenang melakukan rotasi enam bulan setelah menjabat," kata Anies di Monas, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Menurut Anies, tudingan Prasetio yang menyebutnya masih dendam Pilkada 2017 dan melakukan perombakan karena faktor suka tidak suka hanyalah imajinasi semata. "Imajinasi orang boleh-boleh saja ya, kita tidak bisa mengarang pikiran orang," ujar dia.

Anies memastikan, perombakan karena penilaian kinerja bukan karena masalah Pilkada DKI yang sudah lewat. "Ini soal kinerja tahun," kata dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut, perombakan 1125 pejabat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Dia menduga pencopotan pejabat DKI yang dilakukan Anies karena faktor like and dislike.

"Ini aneh ini buat saya dan tempat-tempat itu kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetio di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa, 26 Februari 2019.

Prasetio menyatakan, perombakan jabatan di level kepala dinas memang menjadi hak diskresi gubernur. Namun, pencopotan pejabat eselon III seperti camat dan eselon IV dinilai tidak baik.

Politisi PDIP itu mengaku mengantongi rekam jejak para camat dan lurah yang dirombak Anies. Menurut dia, banyak pejabat yang dicopot justru lurah yang berprestasi.

"Kasihan, kan, orang kerja bagus kok. Dia, kan, birokrat, dia dari bawah sampai ke atas meniti karier. Dari lurah jadi sekretaris lurah, kan, enggak betul," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot 15 pejabat setara kepala dinas yang dilaksanakan di Balai Kota, Senin, 25 Februari. Apa alasan Anies?

2 dari 2 halaman

Alasan Anies

Apel Pengamanan Pemilu 2019 — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalami prajurit TNI dan Polri seusai apel tiga pilar pengamanan pemilu serentak di Lapangan Monas, Rabu (27/2). Pemprov DKI menggelar apel siaga pengamanan Pilpres 2019 bersama Polri & TNI. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merotasi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Jumlah tersebut terdiri atas 15 pimpinan tinggi pratama atau eselon II, 274 administrator atau eselon III dan 836 pengawas atau eselon IV.

Apa alasan Anies?

"Capaian program. Jadi, kita itu lengkap apa yang harus dikerjakan. Di semester pertama 2018 apa, semester kedua apa itu ada ukurannya. Itu tercapai atau tidak itu kita ukur. Bagi mereka yang tidak tercapai ada proses pemeriksaan," kata Anies di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Selasa, 26 Februari 2019.

Selain capaian program, faktor serapan anggaran juga menjadi penilaian. "Juga pelaksanaan program serapan," ujar Anies Baswedan.

Perombakan besar-besaran itu, diakui Anies, menimbulkan banyaknya posisi kadis yang ditempati pelaksana tugas (Plt). Namun, Anies menyebut hal itu bukan masalah, sebab posisi kadis yang diiisi Plt sedang dalam proses lelang jabatan

Berikut 15 pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yaitu :

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Achmad Firdaus, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset DKI Jakarta

2. Kepala Dinas Pendidikan, Ratiyono, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Arifin, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Selatan

4. Wakil Satpol PP, Sahat Parulian

5. Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya, Yani Wahyu Purwoko, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

6. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Isnawa Adji, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Edy Junaedi, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Benny Agus Chandra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

9. Kepala Badan Pajak dan Retribusi DKI (BPRD) Jakarta Faisal Syafrudin sebelumnya menjabat sebagai Plt BPRD

10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta (BPBD), Subejo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

11. Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Jupan Royter, sebelumnya sebagai Kepala BPBD DKI

12. Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang, Vera Revina Sari, sebelumnya sebagai Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

13. Direktur RSUD Koja, Ida Bagus Nyoman, sebelumnya Direktur RSUD Budi Asih

14. Direktur RSUD Duren Sawit, Theryoto, sebelumnya sebagai Direktur RSUD Koja

15. Direktur RSUD Budi Asih, Tri Noviati.