Said Didu Bela Sudirman Said Soal Polemik Akusisi Freeport

Oleh Liputan6.com pada 23 Feb 2019, 02:11 WIB
Said Didu

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu menanggapi pernyataan Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said yang menyebut Presiden Jokowi bertemu diam-diam dengan Bos PT Freeport, James R Moffett.

Menurut Said Didu, pernyataan Sudirman Said tidak merugikan siapapun. “Saya pikir pak Dirman tak nyatakan apa-apa, tidak ada pendapat pak dirman merugikan,” kata Said di Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Said pun menyinggung soal negosiasi Freeport yang menurutnya hanya sebagai target politik, bukan benar-benar untuk kepentingan bangsa.

Menurut Said Didu, saat perunding 2015-2016, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan untuk berhenti berunding dengan Freeport. Karena harus menunggu 2019. Selain itu karena masih ada dua tahun lagi sebelum masa kontrak habis.

"Tapi ternyata belum sampai itu berunding kan, berarti kan target politik kan,” tegas dia.

Bukti bahwa perundingan Freeport adalah target politik, menurutnya pembelian saham Freeport 51 persen seakan-akan adalah prestasi.

"Mungkin pertimbangan bisnisnya agak dikesampingkan seperti halnya kan pembangunan jalan tol, itu kan target politik kan, akhirnya kan mahal. Infrastruktur banyak sekali target politik. jadi saya katakan ini menjadi biaya pencitraan yang mahal,” ujar dia. 

Said Didu menyatakan Freeport telah mendapatkan lima keuntungan dari pengambilan saham oleh Indonesia. Keuntungan pertama, menurut dia Freeport dapat uang cash sebesar Rp54 triliun. Kedua, Freeport dapat kepastian perpanjangan dari perubahan kontrak karya menjadi UPK sampai 2041.

"Ketiga, dapat kepastian pajak sampai 2041. Keempat, terbebas dari tuntutan perbaikan lingkungan dan kelima dia terbebas dari berkurang kewajibannya investasi smelter, karena mayoritas kan sekarang harus inalum. itu yang didapat freeport,” sambung dia. 

Sementara itu, menurut Said Didu, dari pembelian saham Freeport ini Indonesia malah menelan banyak kerugian.

"Kerugiannya lagi, Indonesia dapat kewajiban memperbaiki lingkungan. Indonesia kemungkinan akan dapat laba tapi kemungkinan dapat resiko juga jika bertambahnya saham,” ucap Said Didu.

 

 

2 of 2

Bantahan Jokowi

Gaya Jokowi dan Prabowo Saat Debat Kedua Capres
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi memberi paparannya dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Debat dipimpin oleh Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Soal pertemuan dengan bos Freeport  Presiden Jokowi mengakui adanya pertemuan dengan James R Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Namun Jokowi membantah jika pertemuan itu disebut rahasia.

Ini sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut bahwa Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015.

"Enggak sekali dua kali ketemu. Kok diam-diam. Ketemu bolak-balik, enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi usai menghadiri pelatihan saksi yang digelar Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2/2019).

Kepala Negara kembali menegaskan, pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitannya dengan masa depan PT Freeport Indonesia.

"Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Diam-diam gimana? pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam diam," kata Jokowi.

Menurutnya, pertemuan antara kepala negara dengan pengusaha adalah hal biasa. Apalagi kaitannya dengan kekayaan negara yang harus dijaga pemerintah. Sehingga tidak perlu ada yang dirahasiakan.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia.

"Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa enggak boleh," tegas Jokowi.

 

Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:  

Lanjutkan Membaca ↓