Anies Baswedan Sudah Terima Surat Terkait 2 Nama Cawagub DKI

Oleh Delvira Hutabarat pada 22 Feb 2019, 13:23 WIB
Pemprov DKI Jakarta Segera Ambil Alih Pengelolaan Air dari Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui sudah menerima surat terkait nama cawagub dari DPRD DKI.

"Kalau dari sisi DPRD sudah datang ke saya, awal pekan kemarin hari Senin," kata Anies di Kawasan Pasar Minggu, Jaksel, Jumat (22/2/2019).

Namun, Anies Baswedan tidak mau membeberkan siapa nama cawagub yang telah disodorkan padanya. "Tanya mereka," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo mengatakan, sore nanti pihaknya bersama Gerindra akan menandatangi surat keputusan untuk mengusulkan dua nama yang akan menjadi cawagub DKI.

"Alhamdulillah, konsultasi dengan DPP PKS sudah dilakukan. Dua nama Kader PKS yang akan diajukan sebagai cawagub DKI adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu," katanya.

Dari tiga nama yang ikut seleksi calon wagub, nama Abdurrahman Suhaimi tidak terpilih untuk diajukan menjadi cawagub. Syakir menyebut alasan tidak lolosnya Suhaimi lantaran kesibukan Suhaimi sebagai ketua fraksi.

"Dengan mempertimbangkan Bapak Abdurrahman Suhaimi saat ini memiliki tugas penting sebagai Ketua Fraksi PKS dan Ketua Komisi B DPRD DKI serta tugas penting lainnya," ucap Syakir.

 

2 of 3

Imbangi Kelemahan Anies Baswedan

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif menyebut tim panelis fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI, menginginkan sosok yang dapat mengimbangi Anies Baswedan.

"Peran wagub akan mengisi kelemahan gubernur selama ini," kata Syarif saat dihubungi, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Para cawagub DKI sebelumnya harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Saat fit and proper test tim panelis menghadirkan sejumlah tokoh, mulai dari pengamat hingga akademisi. Kata Syarif, hal itu guna meminta masukan mengenai isu yang ditanyakan kepada cawagub.

Syarif menyebut beberapa isu itu yakni mengenai perencanaan dan penyerapan APBD DKI, kebijakan percepatan pembangunan dan aspirasi kalangan pengusaha dan pelaku UMKM terutama PKL.

"Selanjutnya, polarelasi politik partai dan konflik tata ruang dan lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan," ucap dia.

Oleh karena itu, dia menilai nantinya, wagub terpilih banyak memikul beban sebagai eksekutor.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓