Majelis Nasional Sebut KAHMI Preneur Bukan Bagian dari Organisasinya

Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Hamdan Zoelva memberi sambutan saat Silaturahim dan Pengajian Kaum Syarikat Islam di Masjid Istiqlal, Minggu (21/10). Acara ini dalam rangka Tasyakur Milad ke-113 Syarikat Islam. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menegaskan bahwa keberadaan organisasi yang menamakan diri KAHMI Preneur bukanlah bagian dari mereka. Hal ini diungkap, menyusul adanya kegiatan publik bersama salah satu pasangan calon presiden/calon wakil presiden yang mengklaim menamakan diri KAHMI Preneur.

"KAHMI Preneur sama sekali tidak dikenal dalam AD/ART, Pedoman serta Ketentuan Organisasi KAHMI. Karenanya, segala langkah, sikap pernyataan dan kegiatan politik praktis yang dilakukan di luar tanggung jawab Majelis Nasional KAHMI," tegas Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Hamdan Zoelva lewat siaran pers diterima, Rabu (20/2/2019).

Majelis Nasional KAHMI mengimbau kepada seluruh anggota KAHMI untuk tidak mudah mencatut nama organisasi dalam melakukan aktivitas politik. Hal ini dimaksud demi antisipasi dari segala kemungkinan dimanfaatkannya nama KAHMI, untuk tujuan tertentu.

"Jangan menyeret KAHMI secara organisatoris untuk kepentingan politik sesaat dan politik praktis," jelas Hamdan.

2 dari 2 halaman

Pedoman Anggota KAHMI

KAHMI mengeluarkan instruksi untuk seluruh anggotanya di Indonesia. Sedikitnya ada lima poin dalam upaya menjaga keutuhan organisasi serta tetap terjaganya langkah strategis dalam meningkatkan peran kontributifbagi pelaksanaan demokrasi yg sehat dan berkualitas.

1. Meningkatkan/mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh aparatorganisasi dibawah kepemimpinan saudara, untuk memastikan KAHMI secarainstitusi tidak dimanfaatkan atau diseret kepada aktivitas politik praktis untuk kepentingan jangka pendek.

2. Memantau gerakan/manuver politik yang dilakukan sekelompok orang yangmenamakan diri KAHMI Preneur, demi terjaganya keutuhan organisasi dan terjagapersatuan /kebersamaan kita dalam wadah besar organisasi KAHMI. Dalam konstitusi organisasi KAHMI tidak mengenal organisasi yang bernama KAHMI Preneur. Segala langkah, program, kegiatan serta sikap dan pernyataan politik dari KAHMI Preneur tanpa Koordinasi dengan Majelis Nasional KAHMI. Karena itu kami tidak bertanggung jawab.

3. Mendorong seluruh warga KAHMI untuk meningkatkan partisipasi politik, menghargai pilihan politik masing-masing. Namun dengan tegas kami harapkan agar tidak membawa nama organisasi KAHMI dalam berekspresi dan menyampaikan aspirasi politiknya.

4. Mendorong anggota KAHMI yang telah menentukan pilihan politiknya dan berada di kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk secara cerdas dan terhormat, memaksimalkan ikhtiar dengan senantiasa menjunjung tinggi semangat fastabiqul khairat.

5. Agar Saudara beserta seluruh aparat di daerahnya, terus merawat sikap kritis dan semangat sensitivitas yang tinggi agar setiap gejala dan kejadian yang mengarah kepada gangguan dan pelanggaran dapat dideteksi secara dini dan diantisipasi secara cermat, agar pesta demokrasi melalui pileg dan pilpres dapat dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita.

Gubernur DKI Jakarta menyebut undangan itu tidak benar atau hoax. Anies menyebut hal tersebut kejam.