Sertijab Sekjen Kemhan Baru, Ini Pesan Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan Ingatkan TNI dalam Netralitas Pilpres 2019 — Menteri Pertahanan Rymizard Ryacudu menjadi pembicara dalam Apel Danrem dan Dandim Terpusat TA 2018 di Pussenif Kodiklat TNI AD Bandung, Rabu (28/11). Menhan mengingatkan soal netralitas TNI menghadapi Pilpres 2019. (Liputan6.com/HO/Hardi)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memimpin langsung upacara serah terima jabatan Sekjen Kemhan dan Staf ahli Menhan Bidang Politik Kementerian Pertahanan di Gedung Kementerian Pertahanan pada Selasa (19/2/2019).

Sekjen Menhan Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja digantikan Laksamana Muda TNI Agus Setiadji. Sedangkan Staf Ahli Menhan Bidang Politik Kementerian Pertahanan yang sebelumnya diemban Marsda TNI Danardono Sulistyo Adji Digantikan Laksamana Pertama TNI A Budiharja Raden.

Ryamizard meminta Sekjen yang baru agar organisasi Kemhan yang dipimpin Sekjen dibentuk untuk membagi habis keseluruhan beban tugas yang dibutuhkan guna mewujudkan visi dan misi Menhan menjadi rumusan yang konkrit dan tepat sasaran.

"Di sinilah Sekjen dituntut untuk memainkan peran strategis guna mengkoordinasikan proses transformasi kebijakan pertahanan negara menjadi program kerja pertahanan berdasarkan gambar besar arsitektur pertahanan negara yang telah disahkan," ucap Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan Jakarta.

Ryamizard menekankan kepada Sekjen agar menekankan kebijakan TNI Back To Basic yang esensinya adalah bagaimana mengembalikan hubungan Kemhan dan TNI kepada roh dan jati dirinya yang sejati sesuai amanat konstitusi.

"Jati diri prajurit TNI sejati adalah sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Segera jabarkan Kebijakan ini menjadi konsep yang komprehensif untuk dapat direalisasikan menjadi kebijakan operasional," ujar Ryamizard.

2 dari 2 halaman

Antisipasi Hal Politis

Ryamizard mengimbau, pejabat baru harus mampu mengantisipasi hal-hal politis yang berdampak pada penyelenggaraan pertahanan negara.

Dengan demikian keberadaan Staf Ahli Menhan Bidang Politik menjadi sangat signifikan dalam memantau serta menganalisa perkembangan politik tanah air maupun kawasan, untuk kemudian dijadikan masukan bagi pimpinan Kemhan dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara.

"Menghadapi hal itu, maka pengkajian atas tantangan tugas ke depan membutuhkan figur pejabat yang memiliki kemampuan komperhensif yang didukung oleh integritas yang tinggi khususnya bagi pejabat Staf Ahli Menhan," ujar Menhan berpesan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purnawirawan TNI Ryamizard Ryacudu tak sepakat dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, agar mencari dan menggali kuburan massal korban peristiwa 1965.