Pemerintah Kaji Rencana Perwira TNI dan Polri Masuk Pemerintahan

Menperin Airlangga dan Menko Luhut Hadiri Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP — Menko Kemaritiman ‎Luhut Binsar Pandjaitan memberi pemaparan dalam Rakorbidnas III Kemaritiman PDIP, Jakarta, Minggu (8/4). Program ini fokus pada pengembangan Industri Maritim Terintegrasi Gotong Royong (IMT GR). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan mengkaji kemungkinan perwira aktif TNI-Polri masuk dalam pemerintahan tanpa melanggar ketentuan netralitas kedua institusi tersebut.

"Namun, juga tidak melanggar netralitas kedua lembaga institusi tersebut, dan sesuai dengan tupoksi," kata Luhut usai menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Sumatera Utara di Auditorium USU di Medan, Senin, 18 Februari 2019.

Luhut mengatakan, sejauh ini, pemberdayaan prajurit TNI dan Polri, hanya berlaku untuk sejumlah instansi pemerintah yang membutuhkan sosok dengan latar belakang ilmu dan pengalaman perwira TNI maupun Polri.

Misalnya, kata dia, di sejumlah instansi yang dibawahi oleh Kementerian Kemaritiman membutuhkan orang-orang yang mengerti tentang wilayah, strategi, dan tantangan yang akan dihadapi.

"Kemudian juga akan lebih mudah berkoordinasi dengan TNI-Polri untuk memutuskan target pemerintah dalam instansi yang bersangkutan," ujar seperti dilansir dari Antara.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini

Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan akan menentang penyebaran hoks di masyarakat dalam tahun politik 2019.

2 dari 2 halaman

Jangan Percaya Hoaks

Pada kesempatan itu, Luhut juga mengatakan pentingnya mahasiswa menghindari hoaks atau berita yang tidak benar, karena dapat menimbulkan keresahan.

"Mahasiswa diharapkan tidak perlu menanggapi berita bohong," kata dia dalam kuliah umum itu.

Sebagai civitas akademik, mahasiswa harus bisa menganalisa mana berita yang benar dan tidak benar, karena hal itu juga untuk kepentingan bersama.

"Mahasiswa harus bersikap jujur dan tidak perlu berbohong karena hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik," ujar Luhut.

Presiden Joko Widodo Buka Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024

Petugas memasang beton pembatas dengan kawat berduri di halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin (25/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Polisi dan petugas keamanan berjaga di sekitar area Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (19/3/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

TNI
Peristiwa
Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia.
Lihat Selengkapnya
TNI
Luhut Panjaitan
Tokoh
Luhut Panjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Panjaitan
Polri