Jokowi: Rencana Pembangunan Daerah Harus Pertimbangkan Risiko Bencana

Oleh Lizsa Egeham pada 02 Feb 2019, 14:35 WIB
Diperbarui 02 Feb 2019, 14:35 WIB
Presiden Jokowi Resmikan 4 Ruas Tol Trans Jawa
Perbesar
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri meninjau ruas jalan tol Trans-Jawa seusai peresmian di Jawa Timur, Kamis (20/12). Jokowi meresmikan empat ruas tol Trans Jawa seksi Jawa Timur. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Surabaya - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta rencana pembangunan daerah harus mempertimbangkan risiko bencana, khususnya untuk wilayah rawan. Hal ini dikatakannya saat menghadiri rakornas BNPB se-Indonesia di Jatim Expo Surabaya Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).

Menurut dia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus menandakan daerah mana yang rawan bencana. Sehingga, masyarakat tidak mendirikan bangunan di lokasi-lokasi.

"Rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan para kepala daerah dan Bappeda harus memahami daerah-daerah mana saja yang rawan bencana alam dan dapat ditempati oleh masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus tegas terhadap daerah-daerah yang rawan bencana agar tak ditinggali oleh masyarakat.

"Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang itu sudah diberi tanda merah. Artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta Bappeda untuk mulai mengajak rakyat membangun bangungan-bangunan tahan gempa di daerah rawan bencana. Bappeda juga harus melarang apabila ada masyarakat yang ingin membangun di daerah rawan.

"Ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat, yang memang itu sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan untuk mendirikan bangunan," tutur Jokowi.

 

2 dari 3 halaman

Pentingnya Sistem Peringatan Dini Bencana

Sementara itu, dalam pidato saat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) se-Indonesia di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Jokowi menekankan pentingnya sistem peringatan dini bencana. Hal ini mengingat Indonesia berada dalam daerah rawan bencana.

Kendati begitu, Jokowi mengatakan sistem peringatan dini tetap harus melibatkan para akademisi dan pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik rawan bencana. Dia berharap nantinya BNPB dapat mensosialisasikan peringatan dini bencana ini kepada masyarakat.

"Meneliti, mengkaji, menganalisis potensi-potensi bencana yang kita miliki. Supaya kita mampu memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana," jelas Jokowi di lokasi, Sabtu (2/2/2019).

"Itu kalau sudah pakar-pakar berbicara, ya disosialisasikan kepada masyarakat. Bisa lewat pemuka-pemuka agama, bisa lewat Pemda. Ini penting sekali," sambung dia.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Tag Terkait