JK: Yang Penting Negara Bisa Bayar Utang

Wapres Jusuf Kalla — Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi pernyataan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang.

Pria yang akrab disapa JK ini menilai Indonesia memang memiliki utang tetapi hingga saat ini pemerintah bisa membayar.

"Buktinya kan tidak ada utang kita yang jatuh tempo yang tidak kita bayar. Bahwa kemudian kita pinjam lagi itu cara pengelolaan keuangan," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (29/1/2019).

Dia menjelaskan setiap negara berkembang pasti memiliki utang. Tidak hanya Indonesia, kata JK, Jepang yang merupakan negara maju tetap berutang.

"Defisit-defisit itu selalu ditalangi dengan utang. Tapi bukan jumlahnya yang penting. Yang penting ialah dapat dibayar atau tidak," kata JK.

Dia menjelaskan hal tersebut sudah ada sejak pemerintahan Soekarno. Tetapi hingga saat ini kata JK, Indonesia masih bisa membayar. "Tapi yang paling penting bisa dibayar enggak ini. Bisa bayar, dari pajak. Pajak kan naik terus," kata JK.

2 dari 2 halaman

Kemenkeu Kecewa

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kecewa atas retorika Prabowo Subianto yang menyebut menteri mereka sebagai menteri pencetak uang. Itu Prabowo lontarkan ketika berorasi mengenai utang di depan massa pendukung dari Alumni Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

"Mungkin (ganti) menteri pencetak utang. Bangga untuk utang, (tapi) yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nurfransa Wira Sakti, mengecam retorika itu. Menurutnya, ucapan Prabowo mencederai perasaan jajaran pegawai Kemenkeu yang juga notabene banyak kaum milenial.

"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo, 'Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang', sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," ujar Nurfransa seperti dikutip di akun Facebook-nya.

"Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden," tegasnya.

Nurfransa pun menjelaskan mekanisme utang agar meluruskan persepsi Prabowo. Ia menjelaskan, pengelolaan dan pengajuan utang dilakukan dengan sangat hati-hati bersama DPR. Kualitas utang dan kesehatan negara juga mendapat nilai baik berdasarkan standar internasional. Ini membantah ucapan Prabowo yang berkata utang RI sudah di stadium lanjut.

"Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency," jelas dia.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketergantungan Indonesia atas dana asing serta tingginya rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau debt service ratio (DSR) yang telah mencapai lebih dari 50 persen merupakan pemicu utama gejolak nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut kerap menimbulka

Jusuf Kalla
Tokoh
Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Lihat Selengkapnya
Jusuf Kalla
Utang Indonesia
Bisnis
Utang Indonesia adalah utang yang dimiliki Indonesia terhadap negara lain.
Lihat Selengkapnya
Utang Indonesia
Merdeka.com