Tabloid Barokah Sasar Masjid, Menag Pantau Aktivitas Rumah Ibadah

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2018, Menag Raker Dengan Komisi VIII DPR — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tertawa saat mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR terkait evaluasi laporan penyelenggaran haji 2018 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan. Jakarta, Senin (26/11). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan terus memantau aktivitas politik praktis di rumah ibadah. Ini dilakukan setelah Tabloid Indonesia Barokah yang dianggap menyudutkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno mulai menyasar masjid-masjid.

"Tentu kami memantau rumah ibadah kita," kata Lukman Hakim usai menghadiri peringatan Hari Lahir Ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (27/1/2019).

Politikus PPP ini mengatakan, dia sudah meminta kepada seluruh jajarannya baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, bahkan di setiap kecamatan untuk memantau apakah ada aktivitas politik praktis di rumah ibadah. Lukman ingin, kesucian rumah ibadah tetap terjaga dengan tidak berurusan dengan politik praktis.

"Kita minta agar ikut memantau apakah rumah-rumah ibadah ada aktivitas seperti itu yang bisa berpotensi membenturkan antarumat beragama itu sendiri," ujarnya.

Lukman mengimbau, pelbagai pihak menjaga kesakralan rumah ibadah. Politik praktis bisa saja digaungkan di tempat-tempat umum namun bukan tempat ibadah.

"Semua kita umat beragama tidak hanya menjaga kesucian rumah-rumah ibadah, masjid-masjid, musala, termasuk gereja dan semua rumah ibadah untuk tidak dipengaruhi dengan aktivitas-aktivitas politik praktis. Mengapa? Karena umat, jemaah, di setiap rumah ibadah punya aspirasi politik yang beragam, berbeda-beda," jelas Lukman Hakim.

2 dari 2 halaman

Politik Mencerahkan

Meski demikian, Lukman tidak membatasi jika ada pihak yang memberikan pendidikan politik di rumah-rumah ibadah. Dengan catatan, pendidikan politik tersebut berorientasi pada politik kebangsaan.

"Kalau politik itu politik mencerahkan, politik kebangsaan itu tentu penting diketahui oleh publik. Tapi kalau politik praktis, ajakan untuk memilih ini, jangan memilih itu, apalagi kalau ajakan-ajakan itu mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, menjelek-jelekan, menyebar fitnah, hoaks tidak berdasar saya pikir itu tidak ada tempat sama sekali menggunakan tempat ibadah," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan kenaikan tidak bisa dihindari karena adanya tiga hal pokok yaitu kenaikan pajak lima persen dari Kerajaan Arab Saudi.