Menteri PUPR: 1.500 Tentara Akan Digerakkan Bangun Rumah Tahan Gempa di NTB

Hunian sementara dari BUMN untuk korban gempa di Sembalun Lombok (Liputan6.com/Sunariyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, pihaknya terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia mengakui ada beberapa kendala untuk mempercepat pembangunan rumah salah satunya yaitu pengadaan pekerja konstruksi.

Karena itu, Basuki menjelaskan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menggerakkan 1.500 tentara untuk membantu pembangunan rumah.

"BNPB ingin menggerakkan. Karena masalahnya satu tukang, BNPB ingin menggerakan 1.000-1.500 tentara di sana. Untuk membangun tukang itu di sana," kata Basuki usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Kamis (24/1/2019).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada Rabu 9 Januari 2019 menjelaskan, progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

Dia melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana) sebanyak 3.855 unit, RIKA (Rumah Instan Kayu) sebanyak 7.298 unit, dan RIKO (Rumah Instan Konvensional) sebanyak 6.124 unit.

Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RISHA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit, dan RIKO sebanyak 1.162 unit.

Hingga saat ini, total jumlah rumah tahan gempa yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak gempa NTB sebanyak 3.996 unit. Rinciannya, Lombok Barat 585 unit, Kabupaten Lombok Tengah 518 unit, Kabupaten Lombok Timur 934 unit, Lombok Utara 1.003 unit, Mataram 448 unit, Sumbawa 467 unit Dan Sumbawa Barat sebanyak 41 unit rumah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Korban gempa di Kecamatan Batukliang dan Pringgarata, Lombok Tengah berunjuk rasa tuntut realisasi rumah hunian.

2 dari 2 halaman

Gubernur NTB Datangi JK

Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan wakilnya, Sitti Rohmi bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK di Kantor Wapres, Jakarta pada 9 Januari 2019. Mereka menyampaikan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa NTB.

Dalam laporannya, Gubernur Zulkieflimansyah menyatakan perlu fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam membangun rumah warga terdampak bencana gempa NTB. Terutama jenis rumah yang harus dibangun beserta spesifikasinya.

"Perlu menjadi perhatian terkait jenis rumah yang dibangun. Kalau bisa Pemerintah Daerah diberikan fleksibilitas agar lebih banyak jenis rumah yang boleh dibangun," ungkap Gubernur di hadapan Wapres JK.

Gubernur Zulkieflimansyah mencontohkan, saat ini banyak masyarakat NTB yang terdampak gempa, membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti rumah berdinding anyaman bambu yang menurut masyarakat NTB juga termasuk tahan gempa.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi menyampaikan, sejumlah kendala lapangan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.

Menurut dia, dana bantuan pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau mengendap jika jumlah fasilitator masih kurang.

"Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1.400 orang fasilitator lagi untuk pencairan dana bantuan," Jelas Ummi Rohmi, panggilan akrab Wagub NTB.

Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. Dia meminta pencarian dana hendaknya dilakukan sekaligus.

"Mohon jangan ada pencairan 50 persen - 50 persen, sebab menyebabkan urusan administrasinya juga dua kali," ucap dia.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com