Sukses

Kepala BNPB Ingin Pendidikan Kebencanaan Diterapkan di Tahun Ajaran Baru

Doni meminta pemerintahan daerah mendorong pendidikan kebencanaan, kemudian diimplementasikan dalam suatu kurikulum pendidikan.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengemukakan kebencanaan perlu didesain sebagai suatu ilmu pengetahuan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

"Apa yang ditekankan bapak Presiden Joko Widodo agar bisa memasukkan pelajaran tentang kebencanaan ke dalam kurikulum, ini perlu ditindak lanjuti," katanya di Palu, Jumat (18/1/2019).

Terkait bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng), dia meminta pemerintahan setempat agar mendorong pendidikan kebencanaan kemudian diimplementasikan dalam suatu kurikulum pendidikan.

Hal itu, untuk meningkatkan sumber daya manusia tentang kebencanaan, sekaligus untuk meminimalisir dampak bencana di Sulteng.  

Lewat desain kurikulum tentang kebencanaan, menurut Doni, peserta didik di seluruh jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dapat mengetahui tentang kebencanaan.

"Sangat kita harapkan pada tahun ajaran baru nanti, seluruh pelajaran yang berhubungan dengan kebencanaan menjadi prioritas," ujar Doni didampingi Gubenur Sulteng, Longki Djanggola seperti dilansir Antara.

Selain memberikan pelajaran kebencanaan, ia juga meminta para kepala daerah di Sulteng terutama di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala untuk mengadakan simulasi tanggap bencana yang diikuti seluruh warga, khususnya yang berada di zona merah gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Sosialisasi Rawan Bencana

Simulasi tersebut penting dilakukan agar makin meningkatkan wawasan ketanggapdaruratan warga akan bencana, sehingga korban jiwa dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Latihan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan sampai di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga)," sebut dia.

BNPB, kata dia mengimbau elemen masyarakat baik tokoh masyarakat, dan agama, bersama pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi zona rawan bencana di Palu, Sigi dan Donggala kepada masyarakat.

Pengetahuan akan Zona Rawan Bencana (ZRB) diperlukan agar warga yang berada khususnya di zona merah mengetahui bantuan-bantau antisipatif yang perlu diambil berdasarkan zona kawasan pemukimannya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.