‎Kepala BNPB Usul Alat Deteksi Tsunami Dijaga Layaknya Objek Vital Nasional

Semangat Petugas TNI Cari Korban Hilang Tsunami Selat Sunda — Anggota Batalyon Infanteri 315/Garudadi TNI AD melakukan penyisiran korban tsunami di kawasan Tanjung Lesung Beach Club, Pandeglang, Banten, selasa (25/12). Penyisiran dilakukan disekitar bangunan yang roboh. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar alat pendeteksi tsunami mendapatkan pengamanan layaknya objek vital. Hal ini untuk mencegah alat pendeteksi tersebut rusak dan hilang.

"Sebagian alat deteksi tsunami‎ memang hilang. Ada juga yang alatnya masih ada tapi tidak berfungsi. Tadi saya laporkan ke Bapak Presiden bahwa kalau boleh alat-alat deteksi ini dianggap sebagai 'objek vital nasional'. Dan harus diamankan oleh unsur TNI," ujar Doni di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Doni menjelaskan, apabila alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi akan sangat berbahaya lantaran masyarakat di pesisir pantai tidak mendapat informasi tsunami. Alhasil, akan menimbulkan korban banyak.

"Artinya kalau terjadi sesuatu tsunami korbannya sangat banyak. Korban bisa saja melampaui korban tsunami yang sebelumnya," katanya.

‎Doni menuturkan Presiden Jokowi memberikan arahan kepada untuk segera melakukan pemasangan tanda-tanda peringatan di seluruh kawasan rawan bencana. Ada dua wilayah yang rawan terhadap bencana.

"‎Untuk lokasi pemasangan tanda peringatan, itu sesuai dengan pendapat para pakar mulai dari selat Sunda, kawasan timur hingga selatan Pulau Jawa dan kawasan barat Sumatera," jelas Doni.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kehilangan mata pencaharian karena tsunami Selat Sunda, ribuan nelayan di Labuan, Banten, minta bantuan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti.

2 dari 2 halaman

Evaluasi Peringatan Dini Bencana

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajarannya mengevaluasi sistem peringatan dini bencana yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Menurut dia, sistem peringatan dini juga harus dipastikan dalam kondisi yang baik sehingga masyarakat dapat meminimalisir apabila bencana datang.

"Yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, ini agar dievaluasi, dicek di lapangan dan pengujian dan pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul semua pada posisi yang baik. Ini agar rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa minimalkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas dengan topik 'Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana' di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/1/2019).

Jokowi mengingatkan agar kesiapan manajemen kebencanaan serta koordinasi dan sinergi seluruh lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah diperkuat. Sehingga, kata dia, semua pihak bisa merespons bencana dengan cepat.

"Dan melakukan simulasi penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan, secara rutin," ujar Jokowi.