BNPB Sebut Sistem Peringatan Dini Tsunami Wajib Diperkuat

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho memberi keterangan terkait erupsi Gunung Agung, Jakarta, Senin (27/11). Tingkat erupsi Gunung Agung saat ini meningkat dari fase freatik ke magmatik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini tsunami yang disebabkan longsor bawah laut dan erupsi gunung api.

"Yang ada saat ini sistem peringatan dini yang dibangkitkan gempa. Sistem sudah berjalan baik. Kurang dari 5 menit setelah gempa BMKG dapat memberitahukan ke publik," kata Sutopo melalui akun twitternya @Sutopo_PN, Senin (24/12/2018).

Menurutnya, sistem peringatan dini ini harus diperkuat di Indonesia. Hal itu karena buoy atau alat deteksi tsunami di Indonesia juga sudah tidak beroperasi sejak 2012.

Selain itu, aksi vandalisme dan terbatasnya anggaran menjadi penyebab tidak berfungsinya buoy tsunami saat ini.

Untuk itu Sutopo, menegaskan perlunya membangun peralatan dan sistem untuk mendeteksi terjadinya tsunami akibat erupsi.

"Tidak adanya peralatan sistem peringatan dini menyebabkan potensi tsunami tidak terdeteksi sebelumnya. Tidak terpantau tanda-tanda akan datangnya tsunami sehingga masyarakat tidak memiliki waktu evakuasi," ucapnya.

Sutopo juga mencontohkan, bencana tsunami akibat longsor bawah laut sendiri sebelumnya sudah pernah terjadi di Maumere pada tahun 1992 dan Palu pada tahun 2018.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Tim SAR terus sisir dan evakuasi korban tsunami Selat Sunda di berbagai titik.

2 dari 2 halaman

Tantangan ke Depan

Menurut Sutopo, 13 persen populasi gunung berapi di dunia ada di Indonesia. Beberapa di antaranya ada di tengah laut dan pulau-pulau kecil sehingga dapat menyebabkan tsunami dan erupsi.

"Tentu ini menjadi tantangan bagi PVMBG, BMKG, K/L dan perguruan tinggi membangun peringatan dini," kata Sutopo.