Sukses

Pengamanan Natal Dinilai Jadi Gambaran Kesiapan Polri Hadapi Pemilu Serentak

Polri diminta tak boleh lengah dalam pengamanan Natal dan tahun baru.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III Ahmad Sahroni menilai keberhasilan pengamanan Natal yang dilakukan Polri sebagai gambaran kesiapannya pada Pemilu serentak 2019.

Perayaan Natal dan tahun baru kali ini dianggap Sahroni sangat krusial. Hal ini mengingat pelaksanaan Pemilu serentak akan berlangsung empat bulan ke depan.

"Aman tidaknya perayaan Natal dan tahun baru kali ini akan memberikan gambaran kesiapan Polri meredam gangguan saat Pilpres yang tinggal hitungan bulan saja. Terlebih Pemilu serentak masih berpotensi munculnya penggunaan SARA yang menimbulkan disharmonisasi," kata Sahroni dalam keterangan tertulis, Minggu (23/12/2018).

Dirinya mengingatkan Polri tak boleh lengah dalam pengamanan Natal dan tahun baru, khususnya terhadap aksi teror. Pelaku yang mencoba merusak tatanan harmonis kerukunan umat beragama dengan aksi bom di gereja ataupun tempat lain saat pelaksanaan Natal dan tahun baru disampaikannya harus ditindak tegas.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni meminta Polri mencermati dan menganalisa rangkaian teror bom yang terjadi pada tahun ini. Seperti lima bom yang diledakkan di Surabaya oleh para pelaku teror pada 13-14 Mei lalu.

"Jangan lengah terhadap aksi teror. Saya yakin Polri telah melakukan pemetaan dengan baik dan mampu mengamankan potensi gangguan yang akan muncul," ucap dia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

94.946 Personel Disiagakan

Sementara itu Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, sebanyak 94.946 personel Polri disiagakan mengamankan Natal dan Tahun Baru. Pengamanan dibuat dalam skema prioritas satu dan prioritas dua.

Total kekuatan untuk Polda yang masuk prioritas satu, sebanyak 69.080 personel. Sementara 1/3 personil Polri dikerahkan untuk pengamanan Polda berkategori prioritas dua.

Polda yang termasuk prioritas satu yakni Polda Sumatera Utara, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, NTT, dan Papua.

Sementara 21 polda kategori prioritas dua di antaranya Polda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Dengan objek pengamanan sebanyak 57.946 lokasi dengan fokus terbesar tempat ibadah, Dedi menuturkan pengamanan bersinergi dengan TNI, pemda, ormas,,dan stakeholder terkait.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.