Kemendagri Cabut Aturan Jilbab untuk Pegawainya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut aturan pagi pegawai perempuan yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju.

Aturan itu tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 025/10770/SJ Tahun 2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyebut, pencabutan aturan tersebut bentuk respons Mendagri Tjahjo Kumolo dalam mendengar aspirasi banyak pihak. Apalagi Instruksi Mendagri (Inmendagri) itu, kini menjadi polemik di masyarakat. 

"Sehinga pada hari ini Inmendagri dinyatakan dicabut, tidak berlaku lagi. Ini yang perlu kami sampaikan, agar tidak timbul pandangan opini yang berbeda," kata Hadi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).

Dia menjelaskan, awalnya Inmendagri itu hanya bersifat internal, tidak berlaku untuk pengaturan ke daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Aturan itu, kata Hadi, hanya bersifat imbauan dan bukan larangan untuk para ASN.

Dia memastikan, tidak ada motif apa pun dalam penerapan aturan tersebut, kecuali untuk kerapian dan keseragaman berpakaian di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

"Khususnya pada saat mengikuti upacara dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Frase kata agar dalam Inmendagri memiliki arti imbauan, bukan merupakan suatu larangan," papar Hadi.