Mendagri Minta Bupati Cianjur Kooperatif Jalani Proses Hukum di KPK

Kemendagri Apresiasi KPU Akan Perbaiki DPT 60 Hari Kedepan — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu curiga terhadap perbaikan Data Pemilih Tetap (DPT).

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo berharap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jujur saya sedih masih ada OTT (kepala daerah). Saya berharap yang bersangkutan kooperatif terkait pemeriksaan oleh KPK, dengan tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap nantinya," kata Tjahjo Kumolo di sela-sela kunjungan kerjanya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu 12 Desember 2018.

Tjahjo mengatakan, dirinya tidak berhenti mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi korupsi.

Dalam berbagai kesempatan, Tjahjo selalu menyampaikan kepada seluruh pejabat daerah untuk berhati-hati dalam urusan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi pajak, perizinan serta pembelian barang dan jasa di pemda.

"Mari kita hindari dan ikuti mekanisme sesuai aturan dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner semua pihak," kata Tjahjo dikuti dari Antara.

2 dari 2 halaman

Ubah Sistem Politik

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyaknya kasus korupsi di daerah antara lain dapat ditekan dengan pengubahan sistem politik pemilihan kepala daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kora.

Sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung atau ditunjuk oleh DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota dinilai dapat mengurangi biaya politik pilkada.

"Memang ada pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada, katakanlah bupati (nanti) dipilih oleh DPRD. Itu juga suatu solusi juga, mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini (pilkada langsung)," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut JK, dengan banyaknya pemilihan umum seperti saat ini, biaya politik yang dikeluarkan partai, calon kepala daerah dan caleg DPRD juga semakin besar.

Sehingga hal itu dapat menjadi pemicu bagi para politikus yang terpilih dalam pemilu untuk mengembalikan modal kampanye.

"Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak (korupsi). Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga. Jadi makin banyak ongkos, banyak orang korup untuk mengembalikan modal," jelas Wapres.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Mendagri mengaku sudah berkali kali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi termasuk saat pertemuan seluruh kepala daerah awal pekan ini.