Mendagri Duga Pembuang E-KTP di Duren Sawit dan Bogor Sama

Oleh Fachrur Rozie pada 10 Des 2018, 13:56 WIB
Menteri Dalam Negeri Lantik Plt Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menduga, pelaku yang membuang ribuan e-KTP di Duren Sawit, Jakarta Timur merupakan orang yang sama dengan yang terjadi di Bogor pada Mei 2018.

"Ada indikasi orang sama yang dulu di Bogor dengan yang sekarang e-KTP tercecer di Duren Sawit, rumahnya kok berdekatan, mudah-mudahan ini bisa diungkap apa motivasinya," ujar Tjahjo di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/12/2018).

Kejadian tercecernya e-KTP di Bogor membuat pihak Kemendagri menurunkan jabatan salah satu pejabat Ditjen Dukcapil. Sebab, yang melakukan pembuangan e-KTP tersebut diduga anak dari pejabat Kemendagri.

"Kalau yang di Bogor ya orang dalam, yang bisa mengambil kan orang dalam. Kalau pencuri enggak mungkin berkarung-karung," kata dia.

Tjahjo menyebut, tengah menunggu penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian terkait kasus tercecernya e-KTP ini. Namun dia sempat berasumsi jika tercecernya e-KTP ini memiliki unsur politik.

"Kami tunggu hasil pemeriksaan tuntas dari polisi. Kami enggak mau dahului polisi. Nanti ada konpers resmi setelah kami ketemu Kabareskirim," kata dia.

2 of 2

DPR Panggil Mendagri

Mendagri: Camat Harus Dapat Maksimalkan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan
Camat sebagai ujung tombak penyelenggara pemerintahan di Kecamatan dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, Komisi II akan meminta penjelasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait temuan tersebut.

"Kami pimpinan DPR sudah meminta dan mendorong Komisi II untuk minta penjelasan kepada Mendagri terkait dengan tercecernya sejumlah KTP elektronik di beberapa tempat, tidak hanya di Duren Sawit tapi juga beberapa tempat," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Dia menilai, kejadian e-KTP tercecer itu perlu dijelaskan sehingga tidak dimanfaatkan sebagai isu politik dan dipolitisasi jelang Pemilu 2019.

"Terkait termasuk juga perusahaan pengadaan e-KTP itu supaya tidak dipolitisasi, tidak dijadikan isu politik menjelang pemilu," ujar Bambang.

"Ya justru kita mengimbau Mendagri untuk lebih serius mendalami kasus ini. Kalau perlu dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semacam pansus," sambung Bambang.

 

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓