Korupsi Orba Jadi Perdebatan Capres, KPK: Kenapa Harus Masa Lalu?

Komnas HAM Temui Pimpinan KPK Bahas Kasus Novel Baswedan — Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/3). Komnas HAM berkoordinasi dengan KPK membahas penyelesaian kasus teror air keras yang menimpa Novel Baswedan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua KPK Laode Syarif menanggapi masukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal usulan 'korupsi orde baru' dalam materi debat capres dan cawapres Pilpres 2019. Menurut Laode, hal lebih penting dari kritis korupsi masa lalu, adalah bagaimana visi misi pencegahan masa depan.

"Kenapa harus korupsi masa lalu, korupsi yang akan datang yang paling penting. Apa niat mereka untuk tidak korupsi lagi dan masyarakat harus melihat jejak ke belakang," kata Laode dalam diskusi publik di Taman Surapati, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2018).

Laode menilai, rekam jejak para pasangan calon adalah juga hal penting yang patut ditelusuri. Dengan begitu, rakyat mampu memilih, siapa calon yang benar bersih untuk dipilih.

"Kalau masa lalu korupsi jangan dipilih. Pilih yang paling bersih dan paling oke," kata dia.

PSI sebelumnya mengusulkan tema korupsi era orde baru masuk dalam materi debat Capres. Menurut PSI, hal itu akan mendidik masyarakat dalam hal kasus korupsi di Indonesia.

"Berdebat dianggap barang langka, sudah waktunya korupsi orba diusulkan dalam debat capres-cawapres 2019," ujar Sekjen PSI, Raja Juli Antoni dalam keterangan pers, Rabu 5 Desember 2018.