Anggota DPR: Pemerintah Tak Perlu Ragu Tangani Kelompok Separatis Papua

Proses Evakuasi Korban Serangan KKB Papua — Tentara membawa peti jenazah rekan mereka yang tewas dalam serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Timika, Papua, (Kamis/12). Sersan Satu Handoko gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Papua. (AP Photo/Mujiono)

Liputan6.com, Jakarta - Pembunuhan 31 pekerja jalan Trans Papua tidak menghentikan pemerintah meneruskan pembangunan di tanah Papua. Sementara, kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang bertanggung jawab atas peristiwa itu mengaku menyerang karena menganggap pembangunan di Papua sebagai penjajahan.

Anggota Komisi I Fraksi Golkar, Satya Wira Yudha menilai pemerintah sedang berhadapan dengan kelompok separatisme. Sehingga, pemerintah tak boleh ragu untuk ambil tindakan.

Kapendam Cenderawasih Sebut Danramil Aradide Oktovianus Sogalrey Gugur Ditembak OPM

"Berarti kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak," kata Satya kepada Merdeka.com, Jumat (7/12/2018).

Dia menilai, jika kondisinya memang demikian, militer yang harus menangani masalah di Papua ini. Sehingga proses diplomasi sudah sulit dilakukan.

"Betul apalagi mereka bersenjata dan sudah tidak bisa dilakukan diplomasi," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggota Polri dan TNI diterjunkan untuk evakuasi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di papua.

2 dari 2 halaman

Saran Lain

Kapendam Bantah Dua Anggota TNI Tewas, Hanya Terluka Ditikam KKSB — Ilustrasi kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Ilustrasi: Kriminologi

Sementara itu, Satya menyarankan Komnas HAM untuk turut membantu polisi dan TNI. Misalnya melakukan pendekatan diplomatis.

"Komnas HAM bisa membantu TNI Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan dari NKRI maka pemerintah harus bersikap untuk menghindari adanya korban-korban berikutnya," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi