KPK Harap Pencabutan Hak Politik Jadi Standar Vonis Kasus Korupsi

Oleh Fachrur Rozie pada 06 Des 2018, 20:21 WIB
Febri Diansyah

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap hukuman pencabutan hak politik menjadi standar bagi Pengadilan Tipikor dalam memvonis pelaku tindak pidana korupsi. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta baru saja mencabut hak politik Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola.

"Pencabutan hak politik ini penting, bahkan KPK berharap ini bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Dia mengatakan, pencabutan hak politik menjadi konsekuensi bagi penyelenggara negara yang mengkhianati kepercayaan rakyat. Sehingga, lanjut dia, pencabutan hak politik dalam batasan waktu tertentu adalah hal yang wajar.

Terkait dengan putusan hakim yang lebih rendah terhadap Zumi Zola, Febri mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan hakim. Namun pihak KPK masih akan berpikir apakah menerima putusan tersebut atau tidak.

"Nah, apakah nanti karena putusannya lebih ringan, KPK akan melakukan banding misalnya, saat ini prosesnya masih pikir-pikir," kat Febri.

 

2 of 3

Vonis Zumi Zola

10 Saksi Dihadirkan pada Lanjutan Sidang Zumi Zola
Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan menerima gratifikasi dan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/9). Sidang menghadirkan 10 orang saksi dari unsur PNS dan swasta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Zumi Zola divonis hukuman penjara enam tahun denda Rp 500 juta subsider 3 bulan. Zumi terbukti bersalah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar.

Zumi Zola juga terbukti menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha di Jambi sebesar Rp 44 miliar.

Putusan Hakim ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK. Jaksa menuntut Zumi Zola dengan pidana delapan tahun penjara denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓