Mendagri: Juru Kampanye Jangan Sebarkan Ujaran Kebencian

Menteri Dalam Negeri Lantik Plt Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah — Mendagri, Tjahjo Kumolo memberikan sambutan pada acara serah terima surat penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah di Kemendagri Jakarta, Senin (9/7). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para juru kampanye tidak menyebarkan kampanye yang berbau ujaran kebencian. Dia juga mengimbau agar tidak berkampanye dengan menyebarkan SARA dan fitnah.

"Mari kita ingatkan, kita lawan kampanye-kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang SARA, fitnah. Jangan berkedok khotbah, jangan berkedok memberikan penyuluhan, jangan berkedok memberikan pendidikan politik tapi isinya fitnah," ujar Tjahjo di rakornas yang dihadiri Kasatpol PP se-Indonesia di Hotel Media Tower Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Menurut dia, seorang juru kampanye seharusnya memiliki akhlak baik. Tak hanya itu, juru kampanye juga harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan dan dilakukan.

"Orang yang jadi jurkam dia orang yang punya akhlak yang baik. Jangan bawa-bawa agama tapi adabnya enggak baik, pertangungajawabkan apa yang diucapkan, habis ngomong fitnah, dipanggil polisi, enggak berani," ucapnya.

Mantan Sekjen PDIP itu mengimbau agar para jurkam tidak membawa masalah agama saat berkampanye. Tjahjo Kumolo ingin kampanye dalam Pilpres ini beretika dan bermatabat.

2 dari 2 halaman

Kampanye Program

"Kalau memang KPU mau fair, bawa-bawa masalah agama, ya mari siapapun calon pemimpin di semua daerah, suku, agama, di samping dia kampanye program, ya mari pimpin orang salat Maghrib berjemaah di Monas. Pimpin pengajian membaca Qur'an, membaca injil atau apa, lengkap," jelasnya.

"Ini saya kira yang harus diluruskan kampanye bermartabat beretika membangun bangsa yang optimis ke depan jangan membangun bangsa yang pesimis," imbuh Tjahjo.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi gedung KPK. Ia datang terkait dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.