Mahyudin : Masyarakat Adil Makmur Belum Terwujud

Liputan6.com, Jakarta Salah satu cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Alih-alih mewujudkan masyarakat adil dan makmur, Wakil Ketua MPR, Mahyudin, mengatakan bahwa masyarakat justru sibuk dengan urusan politik saja. Hal tersebut ia sampaikan saat memberi sosialisasi Empat Pilar kepada wanita yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya (HWK) Samarinda, di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (4/12).

"Saat ini adalah tahap mengisi kemerdekaan. Tapi, selama 73 tahun Indonesia merdeka, masyarakat adil dan makmur belum tercipta. Inilah yang harus kita perjuangkan," ujar Mahyudin.

Menurutnya, mimpi Indonesia merdeka adalah ingin mengantarkan rakyat ke pintu gerbang kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.

"Kita sudah berdaulat karena sudah merdeka dari penjajah. Kita sudah bersatu. Tapi adil dan mamkur belum tercipta sampai hari ini. (Masyarakat) adil dan mamur inilah yang kita perjuangkan," ucap Mahyudin.

Ia menjelaskan, masih banyak rakyat Indonesia yang belum menikmati aliran listrik serta belum mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Masih banyak rakyat yang hidup miskin dan tidak mempunyai pekerjaan.

"Tapi hari-hari ini kita disibukkan dengan urusan politik saja. Sehingga mengesampingkan urusan mensejahterakan rakyat, penciptaan lapangan kerja, memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik," kata Mahyudin.

Dirinya mengakui, banyak kendala untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu. Apalagi setelah reformasi, ketika keran kebebasan dibuka.

"Demokrasi seakan-akan menjadi tujuan. Padahal, demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan," ujar Mahyudin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terjadi hiruk pikuk di atmosfir politik memasuki Pemilu tahun 2019.

"Apalagi memasuki tahun 2019, orang yang tidak terlibat dalam Pilpres pun ikut ribut di lapangan. Kita terlalu mudah diadu-domba dan dipolitisasi. Karena itu, saya berpikir setelah 20 tahun reformasi, pemilihan langsung harus dievaluasi kembali. Ketika rakyat tidak siap menimbulkan potensi konflik horisontal, ini harus dievaluasi kembali," tutup Mahyudin.

(*)