Sukses

Wakil Ketua MPR Mahyudin: Indonesia Belum Siap Pemilihan Langsung

Mahyudin menilai pemilihan langsung hanya cocok bagi negara maju.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin menegaskan politik uang menjadi sumber masalah demokrasi. Hal itu berpotensi memicu suburnya korupsi.

Ia mengatakan, politik uang juga menghalangi orang-orang yang punya kemampuan dan integritas berkontribusi membangun bangsa. Politikus Golkar ini menilai, mereka yang berkuasa karena menyuap rakyat akan berkeinginan untuk mengembalikan modalnya.

Menurut dia, tingkat perekonomian Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap dengan demokrasi langsung. Mahyudin berpendapat, demokrasi langsung membutuhkan masyarakat yang sejahtera sehingga tidak mudah disuap.

"Jujur menurut pandangan saya bangsa kita tidak 100 persen siap untuk demokrasi secara langsung, demokrasi langsung memang lebih efektif di negara-negara maju yang berpendapatan perkapitanya di atas 11 ribu dolar AS," katanya.

Sementara, pendapatan perkapita Indonesia baru 3.500 dolar AS. Mahyudin menyatakan pemilihan langsung kini menjadi realitas politik.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk menolak politik uang karena akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Mahyudin mengingatkan, politisi yang menggunakan uang untuk dipilih pasti tak memiliki integritas

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kapitalisasi Kebijakan

Bila seseorang ingin berkuasa dengan menyuap rakyatnya untuk dipilih, maka diyakini saat berkuasa dia juga dipastikan akan mudah menerima suap.

Akibatnya terjadi 'kapitalisasi' kebijakan. Kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada mereka yang menyuap.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.