Eks Menteri Jokowi Tolak Istilah Soeharto Guru Korupsi

Oleh Liputan6.com pada 01 Des 2018, 19:07 WIB
Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri ESDM yang juga politikus Partai Gerindra, Sudirman Said mengaku tak sepakat jika mantan Presiden RI kedua Soeharto disebut sebagai guru korupsi.

Baginya, Soeharto adalah guru pembangunan. Ucapan Soeharto sebagai guru korupsi sebelumnya dilontarkan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah. 

"Buat saya Pak Harto adalah guru pembangunan, bukan guru korupsi," kata dia di The Atjeh Connection, Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Sudirman menilai, seluruh presiden yang telah memimpin Indonesia sepanjang 72 tahun kemerdekaan merupakan bagian dari sejarah negeri.

Menurutnya, semua hal baik yang pernah mereka lakukan mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono harus diambil sebagai bahan pembelajaran.

"Kita ambil hal-hal yang baik. Kemudian kita tinggalkan yang buruk," ujar dia.

Menurut Sudirman, korupsi saat ini jauh lebih besar dibanding saat Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Karena itu, pernyataan yang menyatakan Soeharto sebagai guru korupsi memiliki intensi atau maksud tertentu.

"Korupsi adalah penyakit kita jadi harus diselesaikan. Tidak bisa ditempel sebagai guru politik. Korupsi sekarang juga lebih luar biasa dari zaman Pak Harto. Tapi kita mesti belajar dari para pendahulu hal-hal yang baik," kata Sudirman.

 

 

2 of 2

Disebut Simbol KKN

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni juga menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Indikatornya adalah aktivis menurunkan dia karena praktik KKN oleh Soehartodan kroninya pada zaman itu.

"98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN Korupsi Kolusi Nepotisme, dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto," ujar Antoni di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

Antoni menjelaskan secara legal formal proses hukum memang masih belum inkrah. Namun, secara politik menurutnya sangat jelas para mahasiswa dan aktivis saat itu menurunkan Soeharto karena alasan korupsi.  

"Apakah kita akan mengakui KKN itu bener? Atau kemudian mengecam orang yang menurunkan Pak Harto dengan itu. Itu fakta politik, baca saja koran zaman itu, aksi mahasiswa video segala macem. Termasuk Pak Amien Rais," kata Antoni.

Antoni pun tidak takut apabila keluarga Soeharto atau Partai Berkarya yang meneruskan trah Cendana, melaporkan dirinya atas pernyataan ini. Seperti Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang diancam dilaporkan karena menyebut Soeharto guru korupsi.

"Tidak apa-apa kan bener secara logika politik," ucap pria yang biasa disapa Toni itu. 

 

Reporter: Hari Ariyanti

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Lanjutkan Membaca ↓