JK: Masjid Pemerintah Terpapar Radikal Karena Diurus Pegawai Bawahan

Oleh Liputan6.com pada 26 Nov 2018, 08:15 WIB
Diperbarui 26 Nov 2018, 08:15 WIB
Jusuf Kalla Tinjau Masjid Tempat Mengaji Dirinya Waktu Kecil
Perbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meninjau Mesjid Raya Bukaka Watampone, Makassar, Sabtu (6/6/2015). JK melihat gambar Masjid Raya Bukaka yang akan direnovasi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan mengundang petinggi kantor pemerintah dengan masjid yang diduga terpapar paham radikal.

"Segera diundang, bukan panggil ya, kami akan undang nanti masjid-masjid pemerintah untuk kontrol, evaluasi, dan memperbaiki," kata JK usai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DMI di Jakarta, Minggu 25 November 2018.

Menurut JK, dugaan masjid-masjid di kantor pemerintah yang terpapar paham radikal itu, antara lain, disebabkan oleh kepengurusan masijd yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor tersebut.

"Jadi, yang salah itu umumnya, masjid-masjid pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah sehingga sulit, tidak ada kontrolnya," katanya dilansir dari Antara.

Oleh karena itu, JK akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid terduga radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang berpendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.

"Sekarang, kami minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi, yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya itu," katanya.

JK mengatakan, pihaknya telah mengantongi daftar masjid tersebut dan telah membawa persoalan itu dalam rapat internal DMI.

Salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan masjid itu, JK mengatakan bahwa solusinya adalah pendekatan terhadap para penceramah di masjid.

 

2 dari 2 halaman

41 Masjid

Badan Intelijen Negara (BIN) telah mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU bahwa berdasarkan survei ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal.

Survei tersebut mengungkapkan sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya.

Dari 41 masjid tersebut, sebanyak 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang, dan tujuh masjid berkategori radikal rendah.

 

Saksikan vide pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓