Sukses

Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Wapres JK: Itu Sangat Kecil

Menurut JK, jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total desa yang diberikan anggaran Dana Desa.

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau sejak 2015 hingga semester I 2018, kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tecatat menurut Peneliti ICW Egi Primayogha, terdapat 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 40,6 miliar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tidak terlalu khawatir terkait data tersebut. Sebab menurut dia, jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total desa yang diberikan anggaran Dana Desa.

"Kalau jumlah 181 itu sangat kecil, bagus itu. Tahu Anda berapa desa yang dikasih dana? 75 ribu. Artinya yang menyeleweng atau korup itu hanya 2 per mil. Jadi kalau itu 2 per mil ya memang itu tidak bisa dihindari. Kalau hanya itu," ungkap JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (23/11/2018).

Tetapi dia menjelaskan, berapa pun data korupsinya, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pemerintah akan terus memantau aliran dana yang diberikan ke 75 ribu desa diseluruh Indoneisa. Tidak hanya itu, JK juga akan memerintahkan para inspektorat di daerah untuk memeriksa.

"Karena pasti pusat tidak mungkin memeriksa semuanya 75 ribu. Maka tugas daripada inspektorat di daerah memeriksa itu. Tapi kalau hanya 181, itu bagus, bahwa yang korupsi itu hanya 2 permil," kata JK.

Dari catatan ICW, terdapat 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Kemudian pada 2017, korupsi Dana Desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi.

Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi Dana Desa. Pada 2015, 15 kepala desa menjadi tersangka, 2016 jumlahnya meningkat menjadi 32 kepala desa, dan jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang pada 2017.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Hanya Infrastruktur

Sebelumnya, Wapres JK meminta agar dana desa bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk pembangunan pertanian.

"Apakah kopi, cokelat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya. Jangan hanya mengandalkan padi," kata JK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2018).

Dia menjelaskan penting untuk menjaga swasembada. Tidak hanya itu, penting juga menjaga pendapatan masyarakat selain petani.

"Karena itulah maka dana desa dapat dipakai untuk membeli bibit yang baik, dibagi kepada masyarakat bibit-bibit unggul untuk buah-buahan, kopi, cokelat, dan sebagainya," papar JK.

Karena itu, kata JK, pembangunan desa penting untuk pendapatan serta keseimbangan masyarakat. JK juga berharap program-program desa lebih difokuskan dan menghasilkan untuk pembangunana.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.