Sukses

JK Perintahkan Kemenag Hitung Jumlah Total Masjid di Indonesia

Wapres JK menyayangkan mengapa Kementerian Agama tidak tahu data jumlah total masjid di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, JK menjelaskan jumlah masjid di Indonesia mencapai lebih dari 800 ribu, namun publik belum mengetahui jumlah pasti berapa totalnya yang ada di Indonesia.

JK mengatakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun tidak mengetahui berapa jumlah pasti seluruh masjid yang ada di tanah air. Untuk itu, JK meminta kepada Ditjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kemenag agar membuat program untuk menghitung berapa jumlah masjid.

"Jadi Ditjen ini, mungkin kesempatan nanti bikin program untuk menghitung jumlah masjid yang benar," kata JK dihadapan para anggota DMI di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (23/11).

Dia menjelaskan Ditjen Bimas Kemenag nanti memerintahkan provinsi, kabupaten dan kecamatan agar mendata masjid di sana. Dia pun menyayangkan mengapa Kementerian Agama tidak tahu data jumlah total masjid di Indonesia.

"Apalagi mustinya Menteri Agama bisa hitung itu, kan ada kantor KUA di kecamatan," ungkap JK.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kemenag Kurang Aktif

JK juga mengakui saat ini Kemenag kurang aktif mengurusi terkait tempat ibadah, khususnya masjid. Padahal kata JK, Indonesia adalah salah satu negara yang masyarakatnya mengelola masjidnya sendiri.

"Yang lain diurus negara, jadi Dirjen Masyarakat Islam ini enak dia tidak banyak urusannya kan, dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak. Urusan haji diurus Dirjen Haji, sekarang ditugasi, you selama enam bulan kasih kita jumlah yang benar," tegas JK.

Tidak hanya pihak Kemenag yang harus mencatat jumlah masjid di Indonesia. JK yang juga sebagai Ketua DMI mewajibkan agar nantinya ketua-ketua di daerah memetakan masjid yang ada di daerahnya.

"Kita juga wajibkan nanti ketua-ketua daerah membikin pemetaan supaya masuk dalam aplikasi kita. Nanti dijelaskan di sana di aplikasi DMI," kata JK.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.