Jokowi Akan Bagikan 50 Ribu Hektar Lahan Hutan Sosial ke Warga Sumsel

Liputan6.com, Palembang - Kedatangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bakar ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (21/11/2018) untuk mengecek kondisi hutan sosial yang akan rencananya diserahkan Presiden Jokoqi ke masyarakat.

Untuk itu, Menteri Siti akan memastikan ke Presiden Jokowi bahwa hutan sosial di Sumsel sangat bagus untuk diserahkan ke masyarakat.

"Saya dapat informasi, (Presiden Jokowi) kemungkinan ke Sumsel. Karena saya sebagai penanggungjawab teknik hutan sosial," ujarnya kepada Liputan6.com, saat mengunjungi kawasan konservasi hutan pinus wisata Punti Kayu Palembang.

Peninjauan Menteri Siti ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana kawasan hutan sosial, agar bisa meyakinkan Presiden Jokowi untuk datang ke Sumsel.

Jika kunjungan kerja (kunker) RI 1 terealisasi, Presiden Jokowi akan menyerahkan keputusan tentang akses hutan sosial seluas 50.000 Hektar. Lahan ini akan dibagikan ke 10.500 Kepala Keluarga (KK) di 10 kabupaten/kota di Sumsel.

Akses hutan sosial di Sumsel akan diberikan untuk masa 35 tahun lamanya, termasuk masalah perusahaan Musi Hutan Persada di Sumsel yang berkonflik dengan warga sekitar.

"Kita sudah menemukan titik temu antara warga dan perusahaan. Itu nanti masuk agenda Tanah Reformasi Agraria dari Hutan. Akan kita teliti lagi, untuk mengembalikan tanah bukan hutan yang milik masyarakat," katanya.

Siti Nurbaya meyakinkan, pemerintah pusat terus berupaya untuk menyelesaikan konflik hutan sosial antara warga dan perusahaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sumsel.

2 dari 2 halaman

Konflik Tenorial

Kementrian LKH menargetkan ada sebanyak 12,7 Juta Hektar hutan sosial yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun di tahun ini baru terealiasi sekitar 2,2 Juta hektar.

"Tidak mudah, karena konflik tenorial di lapangan sangat luas, terutama di Sumatera. Saya berharap tahun 2019 bisa meningkat hingga 3,5 Juta hingga 4 Hektar. Semakin banyak semakin bagus," ucapnya.

Mereka juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mengetahui lokasi kawasan hutan yang tidak ada vegetasi alamnya.

Termasuk bukan hutan konservasi, seperti hutan produksi dan hutan tanaman yang tidak diolah dan sudah dimasuki masyarakat.

"Kalau tidak diselesaikan, akan semakin bertambah konfliknya. Tapi sekarang tekanan konflik tenorial sudah berkurang banyak, termasuk di Sumsel," ucapnya.