PBNU dan Muhammadiyah Bertemu, Hasilkan 4 Keputusan Bersama

Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Rabu malam, 31 Oktober. Kedua pimpinan organisasi keagamaan itu kemudian melakukan pertemuan tertutup di Gedung PP Muhammadiyah, setelah diawali makan malam.

Pertemuan itu kemudian menghasilkan 4 keputusan, yang langsung ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Berikut 4 keputusan bersama PBNU dan PP Muhammadiyah yang disampaikan oleh Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini:

1. Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila, sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami.

"Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa," ucap Helmy di lokasi, Rabu (31/10/2018).

2. Kedua belah pihak mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan.

"Dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional, demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai Agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia," jelas Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

2 dari 2 halaman

Keputusan 3 dan 4

3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya.

"Komunikasi dan kerjasama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia," tegas Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang juga ikut dalam pertemuan.

4. Menyinggung masuknya tahun politik, dimana semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik.

"Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik," pungkas Abdul Mu'ti.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Usai pencabutan status badan hukum, aktivitas HTI di kantor pusatnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan nampak sepi.