Sukses

SBY Minta Jokowi Jelaskan Menggratiskan Jembatan Suramadu

Menurut SBY, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol Jembatan Suramadu.

Liputan6.com, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan menggratiskan tarif tol Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).

"Karena saya tahu sekarang timbul polemik pro dan kontra dari kalangan masyarakat, Pak Jokowi bisa menjelaskan alasan beliau. Mengapa khusus biaya tol Jembatan Suramadu itu digratiskan?" kata SBY seusai acara temu kader Partai Demokrat se-DIY di Kulon Progo, Minggu 28 Oktober 2018.

Menurut dia, Jokowi dapat menjelaskan latar belakang menggratiskan biaya tol jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura itu, apakah berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, atau pertimbangan yang lainnya.

Dia percaya, dengan penjelasan itu, dapat menghindarkan persepsi yang salah serta polemik yang berkepanjangan di kalangan masyarakat soal penggratisan Jembatan Suramadu.

"Rakyat ini kan hanya ingin mendengarkan mengapa hanya Suramadu yang digratiskan. Belakangan saya juga mendengar ada yang meminta (Tol) Jagorawi juga digratiskan karena sudah lama dan dianggap sudah untunglah pengembangnya sehingga bisa membantu rakyat," ujar SBY seperti dilansir Antara.

Kendati demikian, SBY tidak ingin terburu-buru mengatakan pembebasan biaya Tol Suramadu itu merupakan kebijakan yang salah.

"Ya kalau itu kebijakan Presiden Jokowi saya tidak boleh terburu-buru mengatakan kebijakan itu salah karena setiap presiden memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau mengubah sebuah kebijakan yang ada," tutur SBY.

Dia mengklaim, pemerintahannya telah melanjutkan pembangunan Jembatan Suramadu setelah terhenti pada era Presiden Megawati.

Menurut dia, pembangunan Suramadu terhenti karena dua hal, yakni kurangnya alokasi anggaran di APBN serta terhentinya kerja sama pembangunan jembatan itu dengan Tiongkok.

"Segera kami carikan solusi dua-duanya dan pembangunan kita lanjutkan hingga akhirnya Tahun 2009 bisa kita resmikan," tutur SBY, menjelaskan tahap pembangunan jembatan itu.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dia membantah kebijakan tersebut sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

"Ya kalau kita mau urusan politik nanti saya gratiskan bulan Maret saja, tahun depan. Gitu lho. Jangan apa-apa dikaitkan dengan politik. Ini urusan ekonomi, investasi, kesejahteraan, dan keadilan," tegas Jokowi di Tol Suramadu, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018).

Jokowi menjelaskan, pembebasan tarif Jembatan Tol Suramadu bermula dari masukan dan desakan tokoh masyarakat, ulama, serta kiai Madura. Masukan tersebut bergulir sejak 2015.

"Ini awal-awal 2015 ada masukan, keinginan dari para ulama, kiai, habaib yang ada di sini. Tokoh-tokoh di Ikama (Ikatan Keluarga Madura) juga menyampaikan dan sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur (Jawa Timur) dan saya hitung. Khusus untuk sepeda motor saat itu masih masuk. Oke, sepeda motor digratiskan," terang Jokowi.

Kemudian pada 2016, Jokowi mengaku mendapat masukan lagi. Kali ini permintaan agar tarif Jembatan Tol Suramadu dipotong 50 persen.

"Pada 2016 ada masukan lagi, 'Pak ini membebani terutama untuk truk, bus, angkutan-angkutan barang. Mohon dipotong minimal 50 persen', kita potong," kata Jokowi.

Ternyata, lanjut dia, pemotongan tarif 50 persen tidak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi Surabaya dan Madura. Bahkan pemasukan Jembatan Tol Suramadu setiap tahun hanya mencapai Rp 120 miliar.

"Setelah kami hitung berapa sih pemasukan setahun jalan tol ini? Juga enggak banyak dan ini dibangun dari APBN. Oleh sebab itu, kita putuskan dengan harapan ketimpangan dan kemiskinan bisa diatasi," ujar Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.